Dua wakil menteri. Satu kabinet. Satu presiden yang memilih mereka. Seruan “tangkap koruptor” yang berkali-kali dilontarkan Prabowo akan selalu menghadapi satu pertanyaan yang tak bisa dihindari, mengapa justru mereka yang dipercayanya sendiri yang berulang kali berurusan dengan aparat penegak hukum?
Di luar tembok istana, rakyat menghadapi tekanan ekonomi yang tidak ringan. Nilai tukar rupiah menyentuh Rp18.029 per dolar AS, level yang belum pernah tercatat sepanjang sejarah republik ini. Di hari yang sama, IHSG ambruk lebih dari 4%, menyentuh titik terendah dalam lima tahun terakhir. Kepercayaan pasar terkikis bukan tanpa sebab, pelaku investasi membaca sinyal dari pejabat yang ditangkap, anggaran publik yang digelapkan, dan tata kelola yang tidak kunjung membaik.
Di SPBU, Pertamax Turbo dijual Rp20.750 per liter. Angka pengangguran resmi diklaim 4,68%, namun metodologi pengukurannya, di mana bekerja satu jam dalam seminggu sudah dihitung sebagai “bekerja penuh” dipertanyakan validitasnya oleh banyak kalangan ekonom. Data yang rapi di atas kertas belum tentu mencerminkan realita lapangan yang dirasakan jutaan warga.
Persoalan ini bukan semata soal oknum yang nakal. Ini menyangkut sistem yang dibangun di atas logika bagi-bagi kursi kepada loyalis, relawan, dan figur-figur lama yang lebih dikenal rekam jejaknya dalam politik transaksional daripada dalam kompetensi tata kelola.
Ketika pengisian jabatan publik lebih banyak ditentukan oleh jasa kampanye ketimbang kecakapan, korupsi bukan lagi sekadar risiko, tapi menjadi konsekuensi yang hampir dapat dipastikan.
Ikuti infopertama.com di Google Berita dan WhatsApp Chanel
