Di sisi lain, sejumlah elemen pendukung dan partai politik juga bereaksi keras atas narasi investigasi tersebut, dengan menilai bahwa pemberitaan yang menyeret nama pejabat publik tanpa bukti transaksi langsung berpotensi membentuk opini menyesatkan dan siap menempuh jalur hukum apabila tidak dikoreksi.
Kendati bantahan telah dilayangkan, investigasi lapangan yang membeberkan rantai distribusi mulai dari bilik-bilik pabrik di pedesaan Madura dan Malang hingga meja perundingan di ibu kota menunjukkan betapa rumitnya memutus mata rantai kebocoran penerimaan negara dari sektor tembakau yang melibatkan figur-figur pemegang kekuasaan.
Ikuti infopertama.com di Google Berita dan WhatsApp Chanel
