infopertama.com – Perkumpulan Ilmuwan Sosial Humaniora Indonesia (PISHI) bekerjasama dengan Komunitas Dialog Damai (KDD) menggelar Sarasehan Kebangsaan Ke-5. Acara yang berlangsung Sabtu, 3 Juni 2023 ini dibuka oleh Ketua 2 PISHI, Dr. Sulistyani, M.Pd.
Dalam sambutannya, dosen Universitas Nusantara PGRI Kediri itu menyatakan bahwa isu tentang relasi agama dan politik sudah terjadi sejak lama. Dan, sampai sekarang masih sering menjadi perdebatan.
Satu pihak mendukung agar agama ‘dilibatkan’ dalam setiap pertimbangan politik. Di pihak lain justru menolak mencampurkan agama dalam politik. Mereka menolak dengan alasan bahwa agama merupakan perkara pribadi yang hanya menyangkut kepentingan individu per individu.
Namun, tambah Sulis, meskipun memiliki kepentingan masing-masing, agama dan politik sering memiliki keterkaitan satu sama lain. Misalnya politik membutuhkan agama sebagai alat legitimasinya, dan agama membutuhkan politik sebagai alat penyebarannya. Bahwa ada kemungkinan perbedaan perspektif antaragama terhadap politik penting bagi kita untuk memahaminya agar perbedaan tersebut menjadi bermakna positif untuk menyelesaikan permasalahan dalam kehidupan berbangsa dan bernegara.
Dalam paparan materinya, narasumber pertama Emriati Samosir, M.Si., ERMCP menjelaskan bahwa iman Kristen tidak pernah melarang para umat untuk terjun dalam dunia politik. Iman Kristen memandang bahwa politik harus mengagungkan dan memuliakan Tuhan. Tujuan politik, kata akademisi Universitas Indonesia ini, tidak hanya memeroleh kekuasaan namun harus membawa kesejahteraan bagi banyak orang.
Pemerintahan yang ada di dunia ini harus tunduk dalam pemerintahan Allah. Demikian juga politik harus sejalan dengan rencana dan ketetapan Allah.
“Umat Kristen harus tunduk dan taat kepada pemerintahan, karena pemerintah adalah representasi pemerintahan Allah di muka bumi ini. Namun ketaatan kepada pemerintah bukanlah ketaatan yang membabi buta. Ketaatan umat Kristen adalah ketaatan yang sesuai dengan firman Allah,” tegas Emriati.
Sementara itu Dr. Muhammad Rifai, S.Ag., M.Pd.I. sebagai narasumber kedua mengatakan bahwa menurut agama islam itu cakupan yang harus diimplementasikan dalam kehidupan tidak hanya ritual keagamaan. Tapi lebih pada produk embrio-embrio kepemimpinan. Di dalamnya perpolitikan yang santun, pengaturan ekonomi yang adil, bisa dinikmati seluruh masyarakat indonesia, kewibawaan pemerintah yang mencerminkan kejujuran dari individu-individu pemimpin di masing masing lini.
Fendy E. Wahyudi, S.I.P., M.Hub.Int: Islam, sebagai narasumber ketiga menegaskan bahwa umat Islam, politik dan negara Islam itu identik, namun juga multi interpretatif.
“Tak jarang ditakuti, disalahpahami, namun juga senantiasa menjadi ide perjuangan di satu sisi. Apakah perlu monsterisasi negara Islam? Atau memang tak perlu ditakuti? Meski berbeda, Setidaknya perlu kita pahami. I may not agree with what you have to say, but I will defend to the death your right to say it,” tambah dosen Universitas Diponegoro itu.
Narasumber terakhir adalah Dr. Daniel Rohi, M.Eng, Sc, IPU. Anggota DPRD Jawa Timur itu mengatakan bahwa merupakan sebuah keniscayaan bagi praktisi politik/politisi untuk mendasari setiap pemikiran, kepedulian dan tindakan pada nilai-nilai yang bersumber pada keyakinan iman agama. Dan, menjadikan politik sebagai medan kesaksian dan pelayanan sebagai bentuk pertanggungjawaban iman atau memuliakan Tuhan untuk menghadirkan damai sejahtera Allah yakni terwujudnya kehidupan masyarakat yang sejahtera, adil dan damai.
Kegiatan yang berlangsung lebih dari tiga jam ini dipandu oleh moderator Yunita Suryani, dosen Universitas PGRI Ronggolawe, Tuban.
Ikuti infopertama.com di Google Berita dan WhatsApp Chanel
