Menanggapi tantangan tersebut, Pemerintah Pusat dan Daerah, pelaku usaha, serta organisasi non-pemerintah mengadakan pertemuan di Kantor Gubernur NTT pada 28 April silam. Pertemuan yang dipimpin oleh Direktur Jenderal Energi Baru Terbarukan dan Konversi Energi Kementerian ESDM bersama Gubernur NTT ini turut menghadirkan pakar panas bumi UGM, Ir. Pri Utami, M.Sc., Ph.D., IPM, sebagai perwakilan kalangan akademisi.
Pertemuan ini bertujuan mencari titik temu antara berbagai kepentingan agar pengembangan panas bumi berjalan adil dan berkelanjutan. Kolaborasi lintas sektor penting untuk menciptakan model pengelolaan energi yang inklusif.
Dalam forum, Pri Utami menyampaikan lima poin penting sebagai langkah strategis. Menurutnya, pemanfaatan energi tidak boleh mereduksi nilai-nilai lokal yang selama ini menjaga harmoni antara manusia dan alam.
Oleh karena itu, pendekatan budaya harus menjadi bagian dari desain awal proyek energi. Jika nilai-nilai lokal diabaikan, maka resistensi sosial sulit untuk dihindari.
“Perlu ditarik benang merah antara budaya dan adat istiadat setempat dengan upaya pelestarian alam dan kesejahteraan masyarakat melalui pemanfaatan panas bumi,” ungkapnya menukil laman resmi UGM.
Ia juga menekankan pentingnya pemetaan aktivitas ekonomi lokal sebelum proyek panas bumi dijalankan. Menurutnya, pemanfaatan panas bumi semestinya tidak berdiri sendiri, melainkan bersinergi dengan kegiatan ekonomi masyarakat setempat.
Potensi sektor pariwisata, pertanian, dan industri kreatif perlu diidentifikasi sebagai mitra sinergis energi. Dengan begitu, proyek panas bumi tidak hanya menghasilkan listrik, tetapi juga menumbuhkan ekosistem ekonomi yang luas.
Ikuti infopertama.com di Google Berita dan WhatsApp Chanel
