Reses Anggota DPRD NTT: Ratusan KK Kelurahan Karang Sirih Rindu Membayar Pajak

infopertama.com – David Imanuel Boimau, anggota DPRD NTT partai Hanura dalam Reses DPRD Masa Persidangan II Tahun Sidang 2025-2026 mendapatkan aspirasi dari masyarakat Kelurahan Karang Sirih yang tinggal di Buat dan kawasan Civic Center.

Mereka yang telah Tiga puluhan tahun menempati wilayah itu merindukan adanya kepastian hukum atas tanah yang sementara ini dihuni sehingga bisa membayar pajak.

Di hadapan David Boimou, salah satu warga yang hadir menyatakan mereka sangat merindukan untuk bisa membayar pajak bumi dan bangunan (PBB) karena telah tinggal selama bertahun-tahun tetapi tidak memberikan kontribusi kepada pemerintah dengan membayar pajak karena alasannya tinggal di kawasan kehutanan dan Civic Center.

Salah satu warga peserta Reses mengungkaplan kekesalannya karena mereka dibiarkan dengan status yang tidak pasti sehingga belum bisa membayar pajak.

Menjawab keluhan masyarakatnya itu, politisi Hanura ini berharap berharap adanya keseriusan Pemerintah Kabupaten TTS, Provinsi dan pusat untuk serius mengurus masalah ini sampai tuntas.

“Masyarakat sampai rindu membayar pajak untuk memberikan kontribusi terhadap pembangunan daerah dengan taat membayar pajak tetapi karena status tanah maka kewajiban mereka terabaikan. Pemerintah juga tidak serta merta mengancam untuk merelokasi warga yang tinggal di kawasan tersebut karena mereka sudah tinggal selama bertahun-tahun.” Ujar David Boimou via gawainya saat dikonfirmasi infopertama.com, Rabu.

Menurut David, Pemerintah sebaiknya memikirkan solusi yang pro rakyat dengan memperjuangkan di tingkat pusat untuk melindungi hak-hak rakyat atas tanah yang saat ini dikuasai.

“Kalau saat ini ada pembangunan sekolah unggul Garuda Nusantara dan Sekolah Rakyat di kawasan yang sama dengan legitimasi tanah Pemda kenapa hal yang sama tidak dilakukan kepada masyarakat.” Tegas David.

Demikian David, Ini temuan saat Reses dan akan memperjuangkannya supaya masyarakat tidak resah tetapi tugas pemerintah untuk mencarikan solusi yang tepat.

“Intinya memberikan pengakuan atas status kepemilikan tanah yang saat ini dihuni sehingga masyarakat bisa membayar pajak kepada pemerintah karena mereka mau berkontribusi kepada pembangunan.”