“Sementara pada tiga wilayah kabupaten lainnya, peran belanja pemerintah masih dominan. Sehingga kinerja APBN sangat mempengaruhi kondisi perekonomian,” ujar Akhmad.
Ia juga menyampaikan, terkait kinerja APBN di wilayah Manggarai Raya dan Ngada. Bahwa realisasi belanja mencapai Rp 3,48 triliun atau sebesar 71,42% dari pagu yang terdiri dari Belanja Pemerintah Pusat (BPP) sebesar Rp543,56 miliar atau 62,14% dari pagu.
Kemudian jelas Akhmad, Transfer ke Daerah (TKD) sebesar Rp2,95 triliun atau 73,44% dari pagu. Secara umum realisasi APBN mengalami penurunan sebesar 11,34%. Tentu disebabkan adanya penurunan alokasi dana di tahun 2025. Namun terdapat beberapa jenis belanja yang mengalami kenaikan.
“Masing-masing belanja pegawai naik sebesar 12,35% dan penyaluran beberapa jenis TKD, yaitu DBH naik sebesar 23,61%, DAU sebesar 0,62%, DAK Non Fisik sebesar 7,97%, dan Dana Insentif Fiskal yang juga naik sebesar 73,57%,” jelasnya.
Akhmad mengatakan, untuk meningkatkan kesejahteraan sosial, meningkatkan daya beli masyarakat, serta melindungi warga negara yang kurang mampu atau rentan dari risiko sosial, Pemerintah Pusat juga telah menyalurkan Bantuan Sosial dan Bantuan Pemerintah.
Bantuan kata Akhmad, seperti yatim piatu sebesar Rp2,42 miliar, Bantuan Pangan Non Tunai Rp225,62 miliar, Program Keluarga Harapan Rp165,06 miliar, Padat Karya Kementerian PU Rp11,35 miliar, Padat Karya Dana Desa Rp30,15 miliar, dan BLT Dana Desa Rp50,10 miliar.
Sementara tambah Akhmad, pada sektor pemberdayaan UMKM, pemerintah juga memberikan subsidi bunga melalui penyaluran pembiayaan Ultra Mikro (UMi) yang mencapai Rp83,24 miliar kepada 16.443 debitur, dan Kredit Usaha Rakyat (KUR) sebesar Rp447,50 miliar kepada 11.757 debitur.
Ikuti infopertama.com di Google Berita dan WhatsApp Chanel
