Ruteng, infopertama.com – Produk Domestik Bruto (PDRB) di Kawasan Kabupaten Manggarai Raya dan Ngada, Provinsi Nusa Tenggara Timur (NTT) periode Triwulan II 2025, mengalami pertumbuhan positif. Tertinggi Kabupaten Manggarai Barat sebesar 8,02%.
Lalu kabupaten Manggarai sebesar 5,70%, Kabupaten Manggarai Timur (Matim) 5,43%, dan kabupaten Ngada 4,53 %. Menariknya adalah, pertumbuhan PDRB di wilayah Kabupaten Manggarai Barat melampaui pertumbuhan PDRB Provinsi NTT sebesar 5,44%.
Hal ini disampaikan Kepala Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara (KPPN) Ruteng, Akhmad Zainuddin dalam press conference di aula Sinergi KPPN Ruteng, Manggarai, Selasa (28/10/2025). Hadir juga Kepala Seksi Bank KPPN Ruteng, Lalu Anton Saibani Putra.
Akhmad menerangkan, pertumbuhan ekonomi yang sangat baik tersebut lebih banyak ditopang dari konsumsi rumah tangga dan Pemerintah. Sedangkan pembentukan modal tetap bruto masih mengalami kontraksi, yakni sebesar -0,05% untuk Kabupaten Manggarai Barat.
Kemudian -2,33% untuk Kabupaten Manggarai, sebesar -2,28% pada Kabupaten Matim dan sebesar -1,69% pada Kabupaten Ngada. Disebabkan sampai dengan Triwulan II 2025 pekerjaan pembentukan modal seperti konstruksi dan proyek infrastruktur belum banyak terealisasi.
“Bahwa tingginya pertumbuhan ekonomi Kabupaten Manggarai Barat, disebabkan seluruh komponen indikator mengalami pertumbuhan tertinggi dibandingkan kabupaten sekitarnya,” terangnya
Lanjut Akhmad, hal itu mengindikasikan bahwa pertumbuhan ekonomi di Kabupaten Manggarai Barat sudah tidak lagi terlalu bergantung pada sektor belanja pemerintah. Realita di lapangan menunjukkan aktivitas pembangunan oleh pihak swasta berjalan sangat masif, khususnya di Labuan Bajo.
“Sementara pada tiga wilayah kabupaten lainnya, peran belanja pemerintah masih dominan. Sehingga kinerja APBN sangat mempengaruhi kondisi perekonomian,” ujar Akhmad.
Ia juga menyampaikan, terkait kinerja APBN di wilayah Manggarai Raya dan Ngada. Bahwa realisasi belanja mencapai Rp 3,48 triliun atau sebesar 71,42% dari pagu yang terdiri dari Belanja Pemerintah Pusat (BPP) sebesar Rp543,56 miliar atau 62,14% dari pagu.
Kemudian jelas Akhmad, Transfer ke Daerah (TKD) sebesar Rp2,95 triliun atau 73,44% dari pagu. Secara umum realisasi APBN mengalami penurunan sebesar 11,34%. Tentu disebabkan adanya penurunan alokasi dana di tahun 2025. Namun terdapat beberapa jenis belanja yang mengalami kenaikan.
“Masing-masing belanja pegawai naik sebesar 12,35% dan penyaluran beberapa jenis TKD, yaitu DBH naik sebesar 23,61%, DAU sebesar 0,62%, DAK Non Fisik sebesar 7,97%, dan Dana Insentif Fiskal yang juga naik sebesar 73,57%,” jelasnya.
Akhmad mengatakan, untuk meningkatkan kesejahteraan sosial, meningkatkan daya beli masyarakat, serta melindungi warga negara yang kurang mampu atau rentan dari risiko sosial, Pemerintah Pusat juga telah menyalurkan Bantuan Sosial dan Bantuan Pemerintah.
Bantuan kata Akhmad, seperti yatim piatu sebesar Rp2,42 miliar, Bantuan Pangan Non Tunai Rp225,62 miliar, Program Keluarga Harapan Rp165,06 miliar, Padat Karya Kementerian PU Rp11,35 miliar, Padat Karya Dana Desa Rp30,15 miliar, dan BLT Dana Desa Rp50,10 miliar.
Sementara tambah Akhmad, pada sektor pemberdayaan UMKM, pemerintah juga memberikan subsidi bunga melalui penyaluran pembiayaan Ultra Mikro (UMi) yang mencapai Rp83,24 miliar kepada 16.443 debitur, dan Kredit Usaha Rakyat (KUR) sebesar Rp447,50 miliar kepada 11.757 debitur.
“Pemberdayaan UMKM tersebut juga diharapkan memberikan kontribusi terhadap pengurangan pengangguran dan kemiskinan. Serta, dapat memberikan kontribusi bagi peningkatan daya beli masyarakat,” tutupnya.
Ikuti infopertama.com di Google Berita dan WhatsApp Chanel
