Migor Langka, Aktivis Bursah Zarnubi Minta Jokowi Pecat Mendag Lutfi

Jakarta, infopertama.com – Penilaian terhadap Kinerja Menteri Perdagangan, Muhammad Lutfi tak cukup cekatan. Khususnya dalam menyelesaikan persoalan kelangkaan dan kenaikan harga minyak goreng di masyarakat.

Desakan agar Presiden Joko Widodo memecat Lutfi dari kursi Mendag pun semakin meluas. Terutama, setelah Wakil Ketua DPR RI, Sufmi Dasco Ahmad, memberikan ultimatum kepada Mendag Lutfi dalam Rapat Paripurna ke-17 Tahun Sidang 2022 di Komplek Parlemen, Senayan, Jakarta Selatan, Selasa (15/3).

Salah satu pihak yang mendorong Jokowi melakukan reshuffle kursi Mendag ialah Ketua Umum Dewan Pimpinan Pusat Perkumpulan Gerakan Kebangsaan (DPP PGK) Bursah Zarnubi.

Mantan Anggota DPR RI ini menilai, mangkirnya Mendag Lutfi dari panggilan DPR merupakan bentuk pelecehan terhadap institusi DPR. Padahal DPR punya tanggung jawab untuk melakukan pengawasan terhadap carut marut pengelolaan minyak goreng di tanah air.

“DPR memang harus memanggil paksa Menteri Perdagangan. Malah di zaman dulu kalau ada menteri seperti itu langsung laporkan ke presiden secara resmi oleh DPR agar melakukan evaluasi,” kata Bursah dalam keterangannya pada Selasa malam (15/3).

Minyak Goreng Murah Dijual ke Luar Negeri

Bursah mengatakan, Mendag Lutfi pasti mengetahui apa yang sebetulnya terjadi di balik kelangkaan minyak goreng. Termasuk dugaan adanya kebocoran minyak goreng murah 415 juta liter hasil domestic market obligation (DMO) yang jual ke luar negeri. Dia meminta agar mengusut pelakunya.

“Jadi Menteri Perdagangan jangan pura-pura tidak tahu soal penjualan minyak goreng murah ke luar negeri. Kalau dia terlibat berarti itu menteri serakah dan tidak punya sense of crisis,” imbuhnya.

Lebih lanjut, Bursah memandang bahwa DPR sudah bisa menggunakan hak mengajukan pertanyaan dalam hal kelangkaan minyak goreng ini. Apalagi antrian ibu-ibu rumah tangga untuk membeli minyak goreng sudah terjadi di mana-mana, bahkan sudah memakan korban jiwa.

Maka dari itu, dia mengingatkan Mendag Lutfi agar memanfaatkan amanah yang diembannya untuk bekerja sebaik-baiknya dalam rangka mensejahterakan rakyat.

Sebab menurutnya, jika seorang menteri mengutamakan kepentingan bisnis dengan menyabotase kebutuhan rakyat, maka itu termasuk subversi ekonomi. Karena itu, ia meminta Presiden Jokowi bertindak tegas dengan memecat Menteri Perdagangan M Lutfi.

“Sebelum dampak subversi ekonomi ini makin parah, sebaiknya Presiden pecat Menteri Perdagangan,” demikian Bursah.***

Rickardus