Borong, infopertama.com – Pembangunan berketahanan iklim merupakan satu Prioritas Nasional dalam RPJMN 2020- 2024 yang merupakan implementasi dari tujuan pembangunan berkelanjutan (SDGs). Sehingga, pembangunan berketahanan iklim ditujukan sebagai rujukan bagi para pihak dalam melaksanakan rencana pembangunan nasional dan daerah. Remigius Gonza Tombor, Kepada Badan Bappedalitbangda Kab. Manggarai Timur menyampaikan hal ini dalam kata sambutannya membuka suatu pertemuan Konsultasi Publik Dan Dengar Pendapat Untuk Regulasi Tertentu Dan Rencana Aksi Berketahahanan Iklim, Rabu (12/7/2023), bertempat di Aula Bappelitbangda.
Pertemuan konsultasi ini menghadirkan dua Narasumber. Yaitu, Boni Hasudungan, Sekretaris Daerah Kabupaten Manggarai Timur untuk berbicara tentang apa yang sudah dan akan Pemerintah Kab. Manggarai Timur kerjakan terkait upaya mengatasi dampak dari Perubahan Iklim dengan menerapkan pembangunan berketahanan iklim konteks Manggarai Timur. Sedangkan, Hamdan Nurdin, Senior Climate Forecaster, BMKG Lasiana Kupang menjelaskan tentang fenomena perubahan iklim yang sudah sedang berlangsung di NTT. Khususnya di Kabupaten Manggarai Timur. Bappedalitbangda Kabupaten Manggarai Timur atas dukungan dari Yayasan Ayo Indonesia melalui program VICRAnya menyelenggarakan pertemuan ini.
Menyikapi situasi Perubahan Ikilm yang sedang berlangsung saat ini dan berdampak pada beberapa sektor, khususnya, petanian, kata Gonza, Pemerintah Kab. Manggarai Timur telah menetapkan beberapa aksi strategis dalam kebijakan pembangunan. Di antaranya, penguatan ketahanan masyarakat pedesaan yang rentan terhadap perubahan Iklim, penguatan kapasitas institusi di dalam mengintegrasikan ketahanan iklim dalam pembangunan berkelanjutan di daerah. Lalu, pelembagaan dialog antar pihak yang berkepentingan dalam wadah Kelompok Kerja Perubahan Iklim, pelatihan bagi Pemerintah Daerah dalam perencanaan ketahanan iklim. Kemudian, pengintegrasian ketahanan terhadap dampak perubahan iklim dalam rencana kerja pembangunan daerah, dan pengembangan sistem informasi resiko perubahan iklim berbasis masyarakat pada kelompok masyarakat untuk merubah sistem usaha tani susbsistem kepada praktek yang lebih fleksibel di dalam merespon kondisi iklim yang ekstrim.

Pemerintah Kabupaten Manggarai Timur, ujarnya, berkomitmen kuat untuk mengatasi dampak perubahan iklim. Terutama, bagi kelompok masyarakat rentan. Salah satu buktinya, adalah Kelompok Kerja Perubahan Iklim terbentuk dan telah bekerja merumuskan aksi-aksi adaptasi dan mitigasi cepat mengatasi dampak perubahan iklim dalam kerangka kerja kolaborasi melibatkan Organisasi Perangkat Daerah, LSM dan Kelompok Tani.
Lebih jauh dia menjelaskan bila kita mengacu pada proses Penetapan Rencana Aksi Adaptasi Perubahan Iklim yang Didasarkan Pada Hasil Analisis Risiko Iklim sesuai Permen LHK No. 33 Thn. 2016. Tapi, tentunya masih ada sejumlah tahapan serta proses analisis yang membutuhkan sumber daya yang cukup besar untuk menghasilkan dokumen Rencana Aksi Adaptasi Perubahan Iklim. Misalnya, salah satunya adalah ketersediaan data tingkat kerentanan terhadap resiko iklim setiap desa yang ada di Kab. Manggarai Timur. Namun, pada kenyataanya data ini masih belum cukup lengkap untuk wilayah Kabupaten Manggarai Timur. Dan, mungkin terkait hal ini dapat kita peroleh informasi secara detailnya dari pihak BMKG yang juga akan menjadi Nara Sumber pada kegiatan hari ini.
Meskipun demikian kondisinya, ungkap Gonza, Tim Pokja Adaptasi dan Mitigasi Perubahan Iklim Kab. Manggarai Timur, mengacu kepada data sekunder dan informasi yang terbatas, telah menyusun Aksi Cepat Adaptasi dan Mitigasi Perubahan Iklim yang sudah di- breakdown ke dalam Rencana Program Kegiatan dan Sub-kegiatan dari masing-masing Perangkat Daerah Teknis terkait. Dan, melalui kegiatan Konsultasi Publik hari ini, diharapkan akan diperoleh masukan untuk memperkaya dan menyempurnakan Rencana Aksi Adaptasi dan Mitigasi Perubahan iklim.
Boni Hasudungan, Sekretaris Daerah Kab. Manggarai Timur, selaku Ketua POKJA Adaptasi dan Mitigasi Perubahan Iklim dalam paparannya mengatakan pada kesempatan ini saya akan menyampaikan apa yang telah Pemerintah lakukan dalam konteks besarnya dan rencananya apa ke depan.
Perubahan Iklim telah kita rasakan saat ini, tegasnya, jarang terjadi pada tahun-tahun sebelumnya. Musim hujan berkepanjangan demikian juga musim kemarau, itulah perubahan iklim. Dan kalau kita tidak mengantisipasinya dengan tindakan adaptasi dan mitigasi, tidak menutup kemungkinan hasil pertanian berkurang, cengkeh dan kopi tidak berbuah.
Hasil kopi kita, tuturnya, terus menurun bahkan ada yang pedagang kopi yang mengatakan bahwa dia mendapatkan kopi dari Jawa. Itu karena potensi terjadinya bencana sangat tinggi dan kemiskinan ekstrim akan meningkat sebagai dampak dari perubahan iklim.

Visi Pemerintah Kabupaten Manggarai Timur, terangnya adalah Mewujudkan Manggarai Timur yang Sejahtera, Berbudaya dan Berdaya (MATIM SEBER). Dan, visi ini sudah “nempel” di pikiran dari semua PNS dan Warga Manggarai Timur. Salah satu misinya, yaitu, Meningkatkan kuantitas dan kualitas infrastruktur daerah yang berbasis lingkungan hidup untuk memudahkan akses ke pelayanan dasar. Dan, mendukung`prioritas ekonomi unggulan, melalui upaya Pencegahan/ Mitigasi, Penanganan Kondisi Darurat Dan Penanggulangan Dampak Perubahan Iklim. Penguatan Ketersediaan Pangan Dan Cadangan Pangan, dan Perkuatan Ekonomi Berkelanjutan.
Boni menjelaskan, pemerintah telah memberi perhatian pada upaya Penanggulangan Dampak Perubahan Iklim di sektor pertanian Pangan. Yakni melalui Penguatan Ketersediaan Pangan dan Cadangan Pangan. Program kegiatanya, antara lain, Integrasi Pangan (Penanaman Sorgum), Rehabilitasi Irigasi (RJIT), Pembangunan Embung, Sekolah Lapang/Pelatihan Petani. Lalu, Penguatan Kelompok Tani, Pengadaan Alsintan, Penyediaan Benih Padi Bersertifikat, dan Pembangunan UPH sorgum. Kemudian, pengembangan Padi Kaya Gizi dan Padi Hibrida, Pengembangan Jagung Komposit, Peningkatan dan Pengembangan Pangan Lokal. Serta, Pemanfaatan Pekarangan Rumah (P2L).
Sedangkan terkait Perkuatan Ekonomi Berkelanjutan, ungkap Boni, yang telah dan akan dilakukan ke depan adalah Pelatihan Pengolahan Produk Pangan. Berikutnya, Bantuan peralatan, Fasilitasi Ijin Usaha, Fasilitasi Ditribusi Pupuk berdasarkan RDKK dan Pengawalan Dana Desa Untuk Adaptasi Perubahan Iklim. Aksi-aksi ini tentu akan tetap dimasukkan ke dalam Rencana Aksi Adaptasi dan Mitigasi Cepat yang telah disusun oleh POKJA Adaptasi dan Mitigasi Perubahan Iklim Kab. Manggarai Timur.
Hamdan Nurdin mengingatkan kembali peserta bahwa Perubahan iklim sedang berlangsung dan akan terus terjadi di masa depan beriring dengan makin meningkatnya jumlah penduduk dan gaya hidup yang kemudian menjadi trigger utama dari perubahan iklim di NTT.
Wilayah Manggarai Timur, kata Hamdan, menjadi salah satu wilayah kajian adanya perubahan iklim tersebut. Hak itu ditandai dengan adanya perubahan pola musim (hujan/kemarau). Yang mana pada kondisi normal musim hujan (mh) di Manggarai Timur selama periode 30 tahunan (1991-2020) awal Musim Hujan terjadi pada Oktober awal hingga pertengahan Oktober. Namun, 3 tahun terakhir kondisi awal Musim Hujan di Manggarai Timur mundur 1 hingga 2 dasarian. Atau terjadi di akhir Oktober hingga awal November. Hal ini juga berdasarkan data hujan yang terback-up oleh alat yang hanya tersebar di wilayah Manggarai Timur bagian barat. Belum semua wilayah Mangarai Timur terback-up atau dengan kata lain masih kurangnya sebaran alat pengamatan iklim.
Oleh karena itu, menyikapi kondisi ini maka perlu adanya kolaborasi lintas sektoral antara lembaga pemerintah dan NGO serta masyarakat. Tidak boleh ada ego sektoral untuk melakukan kerja bersama bukan kerjasama lagi. Seperti peningkatan kapasitas masyarakat kita dalam memahami kondisi iklim sekarang dan membaca iklim masa depan yang kemudian dapat meningkatkan kesejahteraan dan keselamatan hidup di masa yang akan datang.
Yosep Ronaldi, Petani Muda yang bergabung dalam Wadah Local Champion Momang Lino Desa Colol pada kesempatan memberikan input terhadap rancangan rencana aksi Adaptasi dan Mitigasi Cepat menyampaikan agar Pemerintah Kab. Manggarai mendorong orang muda untuk menjadi petani. BMKG bekerjasama dengan petani terkait edukasi iklim agar cerdas dalam bertani. Misalnya, melalui sekolah lapangan iklim sehingga petani muda mampu beradaptasi dengan menyesuaikan sistem tanam. Atau, tehnik budidaya pertanian dengan kondisi iklim atau cuaca yang berubah.
Pada sesi pembahasan Rencana Aksi Adaptasi dan Mitigasi Perubahan Iklim pada bidang pertanian yang menghadirkan para peserta yang terdiri dari utusan Organisasi Perangkat Daerah terkait, LSM, Perguruan Tinggi, Kelompo Tani Milenial dan Kelompok Wanita Tani. Mereka sepakat dengan rancangan rencana aksi yang isinya, antara lain, Sbb:
Penanggulangan hama menggunakan agensia pengendali hayati, Integrasi/ keanekaragaman Pangan (Penanaman Sorgum), Rehabilitasi Irigasi (RJIT), Pembangunan Embung, Sekolah Lapang/Pelatihan Petani. Lalu, Penguatan Kelompok Tani, Pengadaan Alsintan, Penyediaan Benih Padi Bersertifikat, Pembangunan UPH/ Unit Pengelolahan Pupuk Organik. Berikutnya, Pengembangan Padi Kaya Gizi dan Padi Hibrida dan Pengembangan Jagung Komposit.
Ikuti infopertama.com di Google Berita dan WhatsApp Chanel