Kedua, mitigasi sosial dengan cara mengalokasikan dana kompensasi untuk sektor-sektor yang terdampak agar masyarakat tetap merasakan manfaat dari kebijakan ini.
Ketiga, membangun konsensus politik dengan melibatkan berbagai aktor politik dan birokrasi dalam perumusan kebijakan agar mendapatkan dukungan yang luas.
Keempat, evaluasi dan fleksibilitas kebijakan. Pemerintah harus siap untuk menyesuaikan kebijakan jika dampaknya mulai mengarah pada instabilitas politik. Jika kebijakan yang diambil tidak memberi manfaat, segera saja dilakukan evaluasi dan menggantinya dengan kebijakan yang lebih memberikan manfaat, terutama bagi rakyat banyak.
Terakhir (kelima) yang paling penting adalah meningkatkan efektivitas penggunaan anggaran. Di era sekarang, saat penggunaan gadget sudah hampir merata di tengah-tengah masyarakat, pemanfaatan teknologi digital merupakan keniscayaan dalam tata kelola keuangan yang lebih baik untuk memastikan setiap rupiah yang dihemat akan berkontribusi pada kesejahteraan rakyat.
Artikel ini telah tayang di kompas.id
★Senior Fellow Maarif Institute; Direktur Inisiatif Demokrasi untuk Semua (InDesa); Wakil Ketua Lembaga Hikmah dan Kebijakan Publik (LHKP) Pimpinan Pusat Muhammadiyah (2024-2027)
Instagram: rohimghazali
Ikuti infopertama.com di Google Berita dan WhatsApp Chanel
