Selain itu, Fraksi juga mendorong agar dilakukan sosialisasi secara menyeluruh kepada masyarakat sebelum penetapan perda, guna menghindari potensi konflik di kemudian hari. Transparansi dan keterlibatan publik dinilai menjadi kunci dalam perencanaan pembangunan industri.
Sementara itu, terkait Ranperda tentang Penyelenggaraan Penanaman Modal, Fraksi PDI Perjuangan menyatakan dukungannya karena dinilai mampu menggerakkan perekonomian, menyerap tenaga kerja, serta memberdayakan sumber daya lokal.
Namun demikian, Fraksi juga menyoroti persoalan yang terjadi di tengah masyarakat, khususnya terkait keberadaan koperasi harian yang dinilai menimbulkan berbagai persoalan. Pemerintah daerah diminta untuk melakukan penertiban serta memberikan edukasi kepada masyarakat mengenai praktik koperasi yang benar, termasuk membedakan antara koperasi resmi dan praktik yang berkedok koperasi seperti rentenir.
Dengan berbagai catatan tersebut, Fraksi PDI Perjuangan menegaskan persetujuannya terhadap kedua Ranperda untuk dilanjutkan pada tahapan pembahasan berikutnya.
Pandangan umum Fraksi PDI Perjuangan ini ditandatangani oleh Ketua Fraksi, Aventinus Mbejak, dan Sekretaris sekaligus pelapor, Maria Imakulata Moto.
Sidang paripurna berlangsung dengan tertib sebagai bagian dari proses legislasi daerah yang partisipatif, transparan, dan akuntabel.
Ikuti infopertama.com di Google Berita dan WhatsApp Chanel
Tinggalkan Balasan