Pemerintah Kabupaten Manggarai juga memfasilitasi pembekalan teknis bagi anggota Satgas PMKRI agar standar penilaian kerusakan bangunan sejajar dengan kriteria teknis pemerintah.
Langkah Taktis Tanpa Sekat Birokrasi
Mengantisipasi lambatnya penanganan, Bupati dua periode ini menekankan bahwa kolaborasi di area bencana tidak harus menunggu nota kesepahaman formal (MoU). Yang terpenting adalah kejelasan pembagian peran, koordinasi yang solid, dan eksekusi langkah taktis di lapangan.
Sementara itu, PMKRI menyatakan kesiapannya dalam mengoptimalkan bantuan jaringan organisasi dari berbagai daerah, sekaligus menyalurkan logistik yang terhimpun. PMKRI turut mengusulkan penguatan edukasi mitigasi bencana berbasis komunitas desa—sebuah gagasan yang disambut positif oleh pemkab untuk diterapkan secara bertahap sesuai kapasitas desa.
Melalui sinergi ini, Pemkab Manggarai optimistis proses pemulihan pascagempa dapat berjalan lebih efektif, tidak hanya menyasar pemenuhan fisik semata, tetapi juga memulihkan ketahanan mental dan sosial masyarakat.
Ikuti infopertama.com di Google Berita dan WhatsApp Chanel
