Maka, lahirlah ekonomi bayangan yang menyedihkan: Pertalite eceran dijual Rp15.000 per liter di pelosok—lebih mahal daripada Pertamax di Jakarta. Inikah keadilan energi yang diamanatkan Pasal 8 ayat (2) UU No. 22 Tahun 2001 tentang Migas, bahwa pemerintah wajib menjamin ketersediaan BBM untuk rakyat?
Ketika Jalan Putus, Kepercayaan Ikut Putus
Pertamina beralasan bahwa keterlambatan distribusi terjadi akibat sistem buka-tutup perbaikan jalan Reo-Ruteng di Waruk-Karot, sehingga BBM harus dialihkan dari Maumere. Sebuah alasan teknis yang masuk akal.
Namun, bagi orang Manggarai, jalan bukan sekadar aspal. Jalan adalah nadi kebudayaan. Ketika jalan putus, bukan hanya truk tangki yang terlambat, melainkan juga kepercayaan rakyat yang ikut tersendat.
Ombudsman RI mencatat, pada minggu yang sama, 11 provinsi mengalami drama serupa: antrean lebih dari satu kilometer dengan waktu tunggu hingga tiga jam. DPRD NTT berteriak lantang: “Pertalite Habis, Tanggung Jawab Negara Jangan Ikut Amblas!” PMKRI Ruteng mengingatkan dengan bahasa yang lebih dalam: jika energi lumpuh, ekonomi rakyat ikut lumpuh.
Mereka benar. Di Manggarai, BBM bukan sekadar komoditas; ia adalah darah. Tanpa Solar, traktor tidak membajak. Tanpa Pertalite, kopi tidak turun dari kampung ke Ruteng, dan sayur tidak naik dari Ruteng ke kampung. Seorang ibu yang tidak bisa ke pasar karena angkutan umum tidak beroperasi kehilangan lebih dari sekadar ongkos: ia kehilangan hari hidupnya.
Di sinilah kritik kebudayaan itu harus diajukan. Kita terlalu sibuk menertibkan jeriken di tangan petani, tetapi lupa menertibkan tangki-tangki modifikasi di belakang SPBU. Kita merazia pengecer kecil di kampung—yang bagi warga adalah satu-satunya “SPBU”—tetapi ragu menyentuh jaringan mafia yang menjual BBM subsidi ke proyek-proyek jalan. Di Manggarai Timur, warga bahkan sampai meminta Tipidter Polres menyelidiki dugaan penyelewengan tersebut.
Ikuti infopertama.com di Google Berita dan WhatsApp Chanel
