“Ketentuan limit ini akan terus dievaluasi serta diperbarui setiap tahunnya. Ke depan, tidak menutup kemungkinan skema penggunaan KKI ini akan ditambah dan diperluas ke dinas-dinas lainnya di Kabupaten Manggarai.”
Pemkab Pastikan Penggunaan KKI Sesuai Regulasi
Kepala Badan Keuangan Kabupaten Manggarai, Robertus C. Bosko, SE., M.Ec.Dev., mengatakan penerapan Kartu Kredit Pemerintah Daerah (KKPD) di lingkungan Pemkab Manggarai dilaksanakan dengan mengacu pada ketentuan pengelolaan keuangan daerah yang berlaku.
Penggunaan KKPD merupakan bagian dari mekanisme pembayaran belanja yang dibebankan pada APBD. Ketentuan teknis penggunaannya mengacu pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 79 Tahun 2022 tentang Petunjuk Teknis Penggunaan Kartu Kredit Pemerintah Daerah dalam Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.
Menurut Robertus, penerapan KKI tidak berarti mengubah mekanisme pertanggungjawaban keuangan daerah. Setiap transaksi tetap harus dilakukan sesuai perencanaan anggaran, batas penggunaan, kewenangan pejabat yang ditetapkan, serta ketentuan pertanggungjawaban belanja pemerintah daerah.
“Penggunaan kartu kredit pemerintah daerah tetap mengacu pada regulasi yang berlaku. Jadi, kemudahan dalam transaksi harus tetap diikuti dengan tertib administrasi, transparansi dan akuntabilitas dalam pengelolaan keuangan daerah,” ujar Robertus.
Ia menjelaskan, KKPD dapat digunakan untuk pembayaran belanja yang dibebankan pada APBD, dengan mekanisme pembayaran yang terlebih dahulu dipenuhi oleh bank penerbit dan kemudian dilunasi oleh satuan kerja perangkat daerah sesuai ketentuan. Ketentuan tersebut merupakan bagian dari mekanisme KKPD sebagaimana diatur dalam Permendagri Nomor 79 Tahun 2022.
Ikuti infopertama.com di Google Berita dan WhatsApp Chanel
