Maka itu tak heran, gerendeng dalam masyarakat melihat semua anggota dewan di parlemen itu hanya mewakili partai dan pengusaha saja, tidak lagi mewakili rakyat dari daerah tempat yang memilihannya.
Yang lebih cilaka, antara partai yang menang dan partai yang keok dalam Pemilu kemudian sepakat berkoalisi – damai, untuk bagi-bagi jatah. Tujuannya, tentu agar tidak saling menelikung atau mengganggu dan mengusik lahan dan lapaknya masing-masing. Sehingga kerusakan sistem tata kelola negara pasti buntutnya berdampak pada budaya bangsa. Seperti bagi-bagi jabatan untuk para tim sukses, baik jatah dari legislatif maupun jatah dari eksekutif nyaris tidak memiliki kemampuan kerja yang profesional dalam bidangnya. Maka itu, fenomena reshuffle menjadi trend yang tidak lagi dianggap malu. Padahal, reshuffle itu bukti dari salah pilih lantaran tidak cukup memiliki pengetahuan serta penguasaan bidang pekerjaan yang maha luas.
Kekacauan di habitat legislatif semakin membuktikan ketika mereka ikut marangsek masuk wilayah eksekutif. Meskipun mereka jadi tampak plohang-plohong karena memang tidak cukup mampuni untuk memahami hak-hak dan kewajibannya. Lantaran, pada umumnya jabatan dan kekuasaan itu peroleh secara mendadak.
Artinya, dalam tatanan logika insan pers, amsalnya seperti seorang kawan jurnalis yang baru mendapat hadiah mendadak sebuah laptop tercanggih, karena dia masih gagap, tentu saja tidak bisa diharap segera bekerja dengan hasil yang maksimal dan profesional, sebab dia belum mampu bekerja dengan baik. Jadi, bisa segera dibayangkan bila kabinet atau segenap penata bangsa dan negara ini dilakukan dengan cara uji coba. Karena memang keahlian dan kemampuan serta pengetehuannya tak mumpuni. Maka jelas tidak bisa diharap mampu melakukan pembenahan apalagi perbaikan terhadap tatanan yang sudah rusak sebelumnya.
Ikuti infopertama.com di Google Berita dan WhatsApp Chanel
Tinggalkan Balasan