Mereka menyarakan agar pemerintah segera mendigitaliaasi semua hal terkait yang berhubungan dengan PAD, baik pajak maupun retribusi daerah.
Sementara itu, kaban Pendapatan Daerah, Kanis Nasak dalam penjelasannya di hadapan anggota DPRD pada sidang Paripurna menegaskan bahwa realisasi PAD yang menjadi domain Bapenda Manggarai dalam kondisi baik. Artinya, pencapaian PAD yang jadi tanggungjawab Bapenda berada di angka 73,08%.
Hal ini penting, jelas Kaban Kanis karena di kabupaten Manggarai ada 11 OPD secara keseluruhan yang memiliki tanggungjawab mendapatkan PAD. Tidak hanya Bapenda. Kalau retribusi sampah, maka tanyanya itu ke DLHD, jangan ke Bapenda. Pajak kendaraan Bermotor itu domain Dinas Perhubungan,
Yang dimaksud realisasi PAD 60% itu mungkin akumulasi dari 11 OPD Pengelola PAD. Bagian yang jadi tanggungjawab Bapenda itu 73,08%.
Dikonfirmasi terkait digitalisasi pembayaran, Kaban Kanis menegaskan bahwa digitalisi itu sudah berjalan sejak 2022 dengan bank-bank mitra. Tetapi kalau ada yang masih menggunakan secara manual, menurut Kaban Kanis itu murni pilihan, bukan karena tidak adanya digitalisasi pembayaran.
Meski demikian, ia mengakui, khusus untuk retribusi sedang dalam proses digitalisasi yang diperkirakan akan rampung prosesnya bersama Bank-bank mitra pada akhir Juni.
Pimpinan Rapat, Remigius Nalas dalam pernyataannya berharap berbagai masukan dan saran dari teman-teman anggota Dewan menjadi catatan penting bagi pemerintah dalam peningkatan PAD.
Menurutnya, kemitraan antara DPRD Manggarai dengan Pemkab Manggarai tidak mentok pada rumah sidang semata, lebih dari itu harus ada aksi nyata demi Manggarai tercinta.
Ikuti infopertama.com di Google Berita dan WhatsApp Chanel
