Sultra, infopertama.com – Ali Sabarno menilai ketua Projo Muna Barat (Mubar), LM Junain berpikir dungu dan mengabaikan kepentingan UMKM Lokal di Mubar. Anggapan Ali Sabarno ini bermula ketika LM Junain merespon kritikan
DPD JPKP Nasional Sultra atas masuknya ritel waralaba di kabupaten Mubar.
Demikian Ali Sabarno, ketua divisi investigasi dan pengkajian kasus Lembaga Dewan Pimpinan Daerah Jaringan Pendamping Kebijakan Pembangunan Nasional dalam komentarnya menyoroti kepemimpinan PJ Bupati Muna Barat.
Kepemimpinan PJ bupati Muna Barat dalam memimpin Kab. Muna Barat dianggap gagal jadi perbincangan hangat di pelbagai platform media, Minggu (09/04/2023).
Menurut Ali, indikasi kegagalan PJ Bupati Muna Barat itu terindikasi dari deretan dugaan kasus yang sempat tayangkan di beberapa media. Yang kemudian, menjadi perbincangan hangat dari kalangan pemuda serta aktivis Kabupaten Muna Barat.
Terkait tudingan Ali Sabarno itu, Ketua DPC Projo Muna Barat pun angkat suara. Melalui pemberitaan beberapa media, ketua Projo itu mengatakan tuduhan dari DPD JPKP Nasional Sultra adalah tuduhan recehan dan berfikir primitif.
Bak berbalas pantun, Ali Sabarno lantas merespon komentar ketua Projo yang menilai komentarnya sebagai recehan, tidak urgen, atau ecek-ecek.
“Terkait komentar ketua Projo Muna Barat, indikasinya itu hanya sekedar mencari panggung semata dan tidak mesti tanggapi serius. Seharusnya Pemda Muna Barat dalam hal ini pucuk pimpinan PJ bupati Muna Barat yang harus menyampaikan di publik. Ketika merasa bahwa dari deretan kasus yang sebelumnya sudah ditayangkan sudah terselesaikan. Seharusnya mengklarifikasi melalui ruang-ruang publik agar tidak terjadi kegaduhan di tengah publik,” kata Ali Sabarno dalam keterangan tertulisnya.
Menurutnya, ketua Projo Mubar tidak mempertimbangkan nasib UMKM lokal yang ada di Kabupaten Muna Barat.
“Berbicara persoalan masuknya Indomaret yang menurut ketua Projo Mubar menambah pendapatan masyarakat dan mengurangi kemiskinan. Sesungguhnya, inilah yang kami duga kuat berfikir dungu dan primitif tanpa mempertimbangkan pendapatan UMKM lokal dengan masuknya ritel waralaba Indomaret. Sehingga indikasi masuknya indomaret kami duga kuat hanya menguntungkan beberapa kelompok serta disinyalir tidak memikirkan nasib dari pedagang kecil,” tegas Ali Sabarno.
Ali Sabarno juga memberikan contoh kabupaten lain yang sudah masuk ritel waralaba seperti indomaret dan alfamart.
“Kita tidak bisa mengambil barometer di kabupaten lain, seperti kab. Konawe, Konsel, Bombana, karena mereka banyak investasi masuk salah satunya pertambangan. Sehingga perputaran ekonomi bukan hanya masyarakat lokal tetapi banyak dari luar kabupaten tersebut. Muna Barat itu hanya masyarakat lokal jadi ketika masuk Indomaret dengan automatis radius 1 km akan berpengaruh pada pendapatan UMKM lokal itu sendiri. Yang tadinya pendapatan mereka bisa 100 ribu ripiah per hari dan bisa menghidupi keluarga. Namun, dengan masuknya Indomaret pasti berkurang. Inilah yang menjadi dasar sederhana untuk penolakan masuknya Indomaret di Muna Barat,” beber Ali Sabarno.
Ali Sabarno mempertanyakan kapasitas dari ketua projo muna barat yang kemudian angkat suara menanggapi pernyataannya di media.
“Kalau bicara kapasitas kami tentu berkapasitas dalam mengkritik serta menjalankan sosial control kemasyarakatan. Nah, kalau ketua projo Muna Barat ini kapasitasnya apa? Apakah ketua projo ini adalah bagian dari birokrasi PJ Bupati Muna Barat? Ataukah ketua projo ini hanya mencari panggung saja? Nanti kita tanyakan langsung di tanggal 11 april 2023 mendatang pas kedatangan kemendagri di Kota Kendari, semoga beliau hadir,” tutur Ali Sabarno.
Diketahui percakapan ketua DPD JPKP Nasional Sultra dengan ketua Projo Sultra mengatakan bahwa ketua Projo Mubar adalah konsultan politik PJ Bupati Muna Barat.
“Seharusnya kalau dia konsultan politik PJ Bupati Muna Barat dia tidak mesti mengkerdilkan suatu lembaga. Karena ini akan menjadi tolok ukur masyarakat nantinya terhadap PJ Bupati Muna Barat yang diduga alergi terhadap kritikan, yang semestinya jikalau benar ketua Projo Muna Barat adalah konsultan politik tidak perlu terlalu jauh mencampuri urusan birokrasi,” ujar Ali Sabarno.
Ali Sabarno dengan tegas melayangkan tantangan debat di depan publik serta di depan gubernur serta kemendagri pada tanggal 11 April 2023 besok.
“Saya sampaikan kepada ketua Projo Muna Barat LM Junain, untuk berdebat di depan publik serta di hadapan mendagri di 11 april mendatang pada saat kami lakukan aksi unjuk rasa serta menyampaikan aspirasi terkait dugaan yang kami akan pertanggung jawabkan di publik pula,” tegas Ali Sabarno.
Saat mengonfirmasi, LM Junaim selaku ketua projo bupati Muna Barat hanya menjawab singkat.
“Ntar ya,” kata LM Junaim saat dikonfirmasi awak media ini via WhatsApp.
Ikuti infopertama.com di Google Berita dan WhatsApp Chanel
