4 Orang Gagal Dapat SK dan SPMT PPPK Tahap II di Manggarai

Ruteng, infopertama.com – Sebanyak 293 orang PPPK tahap II secara resmi menerima surat keputusan (SK) dan Surat Perintah Menjalankan Tugas (SPMT) dari Bupati Manggarai, Herybertus Nabit.

Penerimaan SK dan SPMT dilakukan secara simbolis di Natas Labar Motang Rua berbarengan dengan apel Mingguan para ASN lingkup Pemda Manggarai, Senin, 13 Oktober 2025.

Penyerahan secara simbolis dilakukan oleh Bupati Manggarai, Herybertus Nabit. Kemudian penyerahan SK dan SPMT dilanjutkan di GOR PPO kabupaten Manggarai sesuai apel Mingguan.

Data yang diperoleh infopertama.com, tenaga teknis dalam penerimaan SK dan SPMT PPPK tahap II memiliki jumlah paling banyak dibandingkan dua kategori lainnya, Nakes dan Guru.

Tenaga Guru dalam penerimaan SK dan SPMT PPPK tahap II lingkup Pemda Manggarai sejumlah 59 orang.

Tenaga Kesehatan (Nakes) yang dinyatakan lolos seleksi PPPK Tahap II sejumlah 99 orang. Namun, yang berhak mendapatkan SK dan SPMT sejumlah 98 orang, satu orang dinyatakan Bahan Tidak Lengkap (BTL).

Peserta terbanyak penerima SK dan SPMT PPPK tahap II adalah kategori teknis, dengan peserta lolos 139 orang. Dari jumlah tersebut, 1 peserta mengundurkan diri, sementara dua lainnya BTL. Sehingga, tersisa 136 yang sukses memeroleh NIP dan berhak mendapatkan SK dan SPMT.

Secara keseluruhan, 4 orang gagal mendapatkan NIP karena mengundurkan diri dan BTL, sehingga tidak berhak mendapatkan SK PPPK tahap II.

Terkait 3 orang dengan status BTL itu, Kepala Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia, Maksimus Tarsi menjelaskan sedang meminta persetujuan dari kemenkes, kemenpan. Dan 1 orang lagi pemeriksaan ulang kesehatan karena sedang proses penyembuhan.

“Surat sudah kami kirimkan via email dan tanggal 19 salah satu pimpinan bkpsdmd akan ke Jakarta untuk menanyakan hasil dari surat tersebut sejauh mana proses yang sudah mereka lakukan sehingga kami di daerah bisa melanjutkan proses penetapan NIP ke BKN.”

Ia memastikan bahwa teman-teman yang belum terima NIP karena BTL, pemda tetap perjuangkan sebagai bentuk pertanggungjawaban kepada tenaga honorer.