Menurut Logam, Kebijakan Pemda Mabar tidak menonjolkan aspek kemanusiaan. Ia pun menilai Bupati Edistasius Endi tidak punya hati nurani dalam mempertimbangkan kebijakan yang tidak berpihak pada tenaga kesehatan sukarela.
“Kebijakan tersebut tentu akan berpengaruh pada sektor pelayanan kesehatan tingkat Puskesmas. Apabila hak kesejahteraan para Nakes diabaikan, maka akan berimplikasi pada pelayanan,” ujar Logam.
Lanjut Logam, Pemda Mabar menempatkan pejuang kemanusiaan pada garis terluar sektor anggaran tahun 2023. Hal demikian nampak jelas dari anggaran yang ditetapkan Pemda pada sektor infrastruktur dan lainnya.
Kepada media Lorens Logam menegaskan akan menelusuri semua hak para tenaga medis yang ditahan oleh Pemda Mabar dari tahun 2022. Mulai dari dana JKN kapitasi hingga non kapitasi.
“Yang pasti kita akan telusuri semua, jika unsur perbuatan melanggar hukum nanti kami temukan maka kami akan sikapi secara hukum.”
Ikuti infopertama.com di Google Berita dan WhatsApp Chanel
