Kondisi ini mendorong pengetatan pelayanan kesehatan di tingkat dasar. Kepala Dinas Kesehatan diminta menginstruksikan seluruh Kepala Puskesmas turun ke desa-desa guna menyisir kembali warga yang membutuhkan penanganan medis, khususnya penderita luka berat, patah tulang, ISPA, dan asma.
Pendekatan persuasif juga diperkuat dengan melibatkan Bhabinkamtibmas dan pemerintah desa untuk mengedukasi warga yang masih memilih pengobatan tradisional agar bersedia dirujuk ke fasilitas kesehatan modern demi mencegah jatuhnya korban jiwa tambahan.
Integrasi Basis Data Bersama dan Penataan Posko Pengungsian
Salah satu tantangan mendasar yang disoroti adalah adanya diskrepansi data di lapangan. Sebagai contoh, data terdampak di Desa Pong Lengor, Kecamatan Rahong Utara, awal mulanya tercatat 1.437 jiwa, namun verifikasi langsung bersama pemerintah desa menunjukkan angka riil mencapai 1.719 jiwa.
Untuk menuntaskan persoalan ini, Pemkab Manggarai menyepakati pembentukan sistem Satu Data terpadu berbasis platform digital yang dapat diakses bersama oleh tim verifikasi.
Mekanisme verifikasi kerusakan bangunan dan kebutuhan logistik dipastikan berjalan secara berjenjang mulai dari tingkat Desa, Kecamatan, hingga Kabupaten. Di saat yang sama, BPBD ditugaskan melakukan pemetaan ulang terhadap 188 posko pengungsian. Posko dengan jumlah warga terpusat skala besar akan tetap mendapat pengawasan prioritas, sedangkan posko berskala sangat kecil dialihkan ketegorisasinya sebagai pengungsian mandiri guna menata pola distribusi bantuan.
Akuntabilitas Anggaran serta Sinergi Lintas Sektor
Memasuki tahap pemulihan, pengelolaan bantuan logistik dan alokasi anggaran akan diawasi secara ketat. Pemkab Manggarai melibatkan Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP) bersama perangkat terkait untuk mendampingi seluruh proses penerimaan hingga penyaluran bantuan dari pemerintah maupun pihak swasta.
Ikuti infopertama.com di Google Berita dan WhatsApp Chanel
