Tak Puas dengan DBH, Bupati Meranti Ancam Gabung Malaysia dan Angkat Senjata

infopertama.com – Gusar karena merasa pemerintah Republik Indonesia tak mau mengurusi wilayah dan rakyatnya, Bupati Meranti, M. Adil mengancam angkat senjata dan bergabung menjadi bagian Malaysia.

Pernyataan itu M. Adil sampaikan dalam acara rapat koordinasi Pengelolaan Pendapatan Belanja Daerah di Pekanbaru, 9 November lalu.

Dalam acara itu, Adil mempertanyakan soal dana bagi hasil (DBH) minyak di Kepulauan Meranti. Menurutnya, uang yang pemkab peroleh tak sesuai dengan banyaknya minyak yang hasilkan dari wilayahnya.

Adil tak merasa puas dengan jawaban dari Direktur Jenderal Perimbangan Keuangan Kementerian Keuangan Lucky Alfirman saat menjawab pertanyaannya.

“Ini karena kami daerah miskin, kalau kami kaya kami biarkan saja sudah ambil Rp10 triliun pun enggak apa-apa, kami daerah miskin, daerah ekstrem,” kata Adil dalam video di akun YouTube Diskominfotik Provinsi Riau, Senin (12/12).

“Jadi kalau daerah miskin ada minyak bapak ibu ambil uangnya entah dibawa ke mana, pemerataan, pemerataan ke mana seharusnya kami ini yang menjadi prioritas,” lanjutnya.

Adil kembali mempertanyakan bagaimana bisa pendapatan dari tambang minyak di Meranti bertambah, tetapi uang yang mereka peroleh justru berkurang.

“Maksud saya, kalau bapak tak mau ngurus kami, pusat tidak mau mengurus Meranti kasihkan kami ke negeri sebelah,” ujarnya.

Adil bahkan sempat melontarkan pernyataan terkait apakah perlu rakyat Meranti akan senjata untuk menyelesaikan hal ini.

“Apa perlu Meranti angkat senjata, kan tak mungkin,” ucap Adil.

Kemenkeu Berisi Iblis dan Setan

Dalam kesempatan itu, Adil juga sempat menyebut pegawai Kemenkeu berisi iblis dan setan.

Pernyataan ini ia lontarkan lantaran kesal merasa tidak mendapat kejelasan terkait DBH yang mestinya Pemkab Meranti, terima. menilai Meranti layak mendapat DBH dengan hitungan US$ 100 per barel.

Namun, menurutnya, pada 2022 ini DBH yang pemkab Meranti hanya Rp114 miliar dengan hitungan US$60/barel. Ia mendesak Kemenkeu agar DBH yang Pemkab Meranti terima menggunakan hitungan US$100 per barel pada 2023 mendatang.

“Kemarin waktu zoom dengan Kemenkeu tidak bisa menyampaikan dengan terang. Didesak, desak, desak barulah menyampaikan dengan terang bahwa 100 US$ dollar/barel,” kata Adil.

“Sampai ke Bandung saya kejar Kemenkeu, juga tidak dihadiri oleh yang kompeten. Itu yang hadiri waktu itu entah staf atau apalah. Sampai pada waktu itu saya ngomong ‘Ini orang keuangan isinya ini iblis atau setan’,” kata Adil.

Pernyataan Adil ini pun menuai reaksi berbagai pihak. Salah satunya, Staf khusus Menteri Keuangan Bidang Komunikasi Strategis Yustinus Prastowo yang menuntut Adil untuk minta maaf.

“Kami keberatan dan menyayangkan perkataan Bupati Meranti saudara Muhammad Adil yang sungguh-sungguh tidak adil karena mengatakan pegawai Kemenkeu iblis atau setan, ini sungguh ngawur dan menyesatkan,” kata dia.