Survei Voxpol Center Vs IPK Indonesia, Rizal Ramli: Poling Rp Abal-Abal Berbayar

Ruteng, infopertama.com – Ekonom Senior, Rizal Ramli ikut menyoroti hasil survei Voxpol Center Research and Consulting yang menemukan bahwa masyarakat menilai pemerintahan Jokowi dan Ma’ruf Amin bersih dari praktik korupsi dan suap.

Demikian Rizal menilai bahwa apa yang menjadi hasil poling Voxpol Center sangat kontras dengan keadaan indeks persepsi korupsi (IPK) indonesia. Ia bahkan menyebut poling Voxpol sebagai poling Rp abal-abal berbayar.

“Konstrast banget dengan Polling Rp abal2 berbayar 😄,” cuit Rizal, Senin (26/12).

Berdasar pada data Transparency International Indonesia bahwa posisi indeks persepsi korupsi (IPK) Indonesia berada di peringkat 96 dari 180 negara.

Indonesia berhasil memeroleh skor 38 di mana nilai tersebut meningkat satu poin dari tahun lalu. Meski begitu, skor yang Indonesia peroleh masih di bawah rata-rata IPK global, yakni 43.

Masih dari data tersebut, IPK Indonesia malah berada di bawah Timor Leste (41), Vietnam (39). Sementara dua negara asia Tenggara dengan IPK di atas rerata global yaitu Singapura (85) dan Malaysia (48).

Ketahui, Indeks Persepsi Korupsi merupakan sebuah penilaian indikator korupsi di suatu negara oleh Trapnsparency International sejak tahun 1995 silam. Sistem penilaiannya menggunakan survei pandangan publik suatu negara terhadap kinerja pemerintah dalam pemberantasan tindak pidana korupsi di negaranya. Indeks ini keluarkan secara rutin setiap tahunnya dengan nilai skor 0-100 di mana tingkat pemberantasan korupsi suatu negara akan semakin membaik jika mendekati angka 100 dan semakin buruk jika mendekati angka 0.

Sebelumnya, Direktur Eksekutif Voxpol Center Research and Consulting Pangi Syarwi Chaniago menyampaikan hasil survei mengenai evaluasi kinerja pemerintah dari perspektif demokrasi, hukum, ekonomi dan isu politik aktual melalui siaran YouTube Voxpol Center, Jumat (23/12 2022).

Pangi memaparkan, 37 persen responden menyatakan pemerintah saat ini tidak bersih dari praktik suap dan korupsi. Sementara itu, responden yang menyatakan pemerintahan bersih dari praktik suap dan korupsi ada 43 persen .

“Dalam hal terbebas dari praktik suap dan korupsi penilaian publik tergolong rendah, bahkan 37,0 persen menilai pemerintah saat ini tidak bersih dari praktik suap dan korupsi,” kata Pangi.

Kendati demikian, Pangi menyampaikan bahwa secara umum pemberantasan korupsi dan suap masih menjadi pekerjaan rumah pemerintah Jokowi-Ma’ruf. Hanya 41,8 persen yang menganggap pemerintah sudah bekerja dengan baik dalam pemberantasan korupsi.

“Karena penilaian dan kinerja pemerintah di bidang ini masih rendah dan masih dalam kategori buruk,” kata Pangi.

Adapun penelitian ini menggunakan metode Multistage random sampling dengan dua tahapan. Tahap satu systemic random sampling memilih TPS yaitu lokasi jumlah sample TPS proporsional dengan populasi provinsi dan sistematik berdasarkan letak geografis

Tahap dua, systemic random sampling memilih responden dari DPT. Di mana pada TPS terpilih ditentukan 10 responden. Kemudian, 10 responden dipilih secara systematic random berdasarkan DPT.

Setiap responden terpilih wawancarai secara mendalam dengan metode tatap muka (face to face) oleh surveyor yang terlatih. Jumlah responden dalam survei ini sebanyak 1.220 orang dengan Margin Error ±2,81 persen. Sampel tersebar secara merata di 34 Provinsi seluruh Indonesia.