infopertama.com- Lukas Enembe meminta Pemerintah Pusat melakukan pengkajian ulang penyematan status teroris bagi KKB di Papua.
Gubernur Papua beranggapan sikap pemerintah tersebut mestinya bersifat komprehensif dengan memperhatikan dampak sosial, ekonomi serta hukum bagi warga Papua secara umum.
“Pemerintah Provinsi Papua, sepakat bahwa segala tindakan sekelompok orang yang mengaku sebagai bagian dari KKB adalah perbuatan yang meresahkan. Melanggar hukum serta menciderai prinsip-prinsip dasar HAM.”
“Hanya saja, terorisme sebagai konsep yang masih jadi perdebatan dalam ruang lingkup hukum dan politik. Sehingga penetapan KKB sebagai kelompok teroris, perlu untuk tinjau lagi dengan seksama. Dan memastikan obyektifitas negara dalam pemberian status tersebut.” Terang Juru Bicara Gubernur Papua Muhammad Rivai Darus, Kamis (29/4/2021), di Jayapura, melansir papua.id.
Pemprov Papua, lebih mendorong agar pihak TNI/Polri terlebih dahulu untuk melakukan pemetaan kekuatan KKB, persebaran wilayah, jumlah orang serta ciri-ciri khusus yang menggambarkan KKB tersebut.
Ikuti infopertama.com di Google Berita dan WhatsApp Chanel
