Ruteng, infopertama.com – Persoalan pembangunan Terminal Kembur di Kab. Manggarai Timur menyisahkan banyak perhatian dari kalangan akademisi karena dinilai pengusutan kasus tersebut oleh Kejari Manggarai tidak menyentuh para pemangku kepentingan.
Direktur eksekutif Pusat Studi Politik dan Pemerintahan Indonesia (Puspolrindo) Yohanes Oci mengutuk keras terkait dengan kinerja Kejari Manggarai. Ia beralasan, dalam proses pengusutan kasus tersebut hanya menyasar kalangan bukan pemangku kepentingan.
“Kejari Manggarai bekerja tidak mengedepankan prinsip equality before the law karena menyasar orang yang tidak punya andil dalam pengambilan kebijakan. Yang paling bertanggungjawab adalah kadis dan PPK serta Bupati juga harus diperiksa. Karena, semua anggaran itu atas persetujuan dari kepala daerah,” tegas Yohanes Oci Direktur eksekutif Puspolrindo ketika dihubungi melalui sambungan telepon selulernya (08/06/2023).
Ia menegaskan proses hukum pengusutan Terminal Kembur harus secara komperhensif. Mulai dari perencanaan, pembahasan, penetapan, sampai tahap evaluasi pembangunannya.
Ikuti infopertama.com di Google Berita dan WhatsApp Chanel
