infopertama.com – Pemerintah berencana menerapkan sistem pembelajaran online di sekolah mulai April 2026. Kebijakan siswa kembali belajar online atau belajar daring sebagai bagian dari upaya efisiensi energi nasional, khususnya untuk menekan konsumsi bahan bakar minyak (BBM).
Rapat koordinasi lintas kementerian juga membahas soal penerapan skema kerja fleksibel atau work from anywhere (WFA) bagi aparatur sipil negara (ASN).
Pendekatan tersebut mengacu pada pengalaman pengaturan mobilitas saat pandemi.
Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan, Pratikno, menegaskan bahwa langkah efisiensi harus disusun secara terukur dan berbasis data agar tidak mengganggu layanan publik, termasuk sektor pendidikan.
Kebijakan yang mengingatkan kita pada masa pandemi ini memicu pertanyaan besar di tengah masyarakat.
Pemerintah menegaskan bahwa kebijakan “kembali ke rumah” ini bukan disebabkan oleh masalah kesehatan, melainkan respons darurat terhadap eskalasi konflik global yang kian memanas.
Ketegangan geopolitik di Timur Tengah telah menekan pasokan energi dunia, memaksa Indonesia mengambil langkah ekstrem demi menghemat Bahan Bakar Minyak (BBM).
Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (Menko PMK), Pratikno, menjelaskan bahwa pemerintah telah melakukan hitung-hitungan matang.
Efisiensi energi harus dilakukan sekarang sebelum dampak krisis meluas ke sektor ekonomi lainnya.
“Langkah efisiensi ini harus disusun secara terukur dan berbasis data. Kita menggunakan pengalaman pengaturan mobilitas masa pandemi untuk menyelamatkan konsumsi energi nasional,” tegas Pratikno dalam keterangan resminya.
Pratikno menambahkan, pembelajaran tidak sepenuhnya dilakukan secara daring.
“Untuk menjaga kualitas pendidikan kegiatan pembelajaran yang bersifat praktikum tetap diarahkan berlangsung secara tatap muka,” kata Pratikno.
Kebijakan ini diambil bukan karena faktor kesehatan, melainkan sebagai respons terhadap tekanan krisis energi global.
Ketegangan geopolitik di kawasan Timur Tengah disebut berdampak pada pasokan energi dunia, sehingga pemerintah perlu melakukan langkah antisipatif.
Skema sekolah online April 2026
Mulai April 2026, kebijakan ini akan diterapkan melalui beberapa strategi utama yang memengaruhi aktivitas masyarakat sehari-hari, di antaranya:
- ASN kembali menjalankan sistem WFA untuk mengurangi mobilitas dan penggunaan kendaraan.
- Sistem pembelajaran menerapkan kombinasi daring dan luring, dengan teori dilakukan secara online dan praktik tetap tatap muka.
- Penguatan layanan publik berbasis digital agar tetap berjalan optimal.
- Pembatasan perjalanan dinas, hanya untuk kepentingan mendesak.
- Efisiensi penggunaan energi di gedung perkantoran pemerintah.
- Pemerintah juga menyiapkan berbagai langkah pendukung seperti optimalisasi platform digital dan pengurangan operasional kantor.
- Penyesuaian metode belajar akan disesuaikan dengan kebutuhan masing-masing jenjang pendidikan.
Kebijakan ini diperkirakan berdampak pada berbagai sektor, terutama transportasi dan pelaku usaha di sekitar sekolah serta perkantoran. Namun di sisi lain, pengeluaran masyarakat untuk transportasi berpotensi berkurang.
Pemerintah memastikan akan terus mengevaluasi kebijakan ini secara berkala agar keseimbangan antara penghematan energi dan kualitas layanan publik tetap terjaga.
Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Bahlil Lahadalia mengatakan pemerintah tengah menyiapkan sejumlah langkah penghematan energi, termasuk dengan mengurangi mobilitas harian masyarakat.
Menurutnya, sektor transportasi masih menjadi penyumbang terbesar dalam konsumsi BBM nasional. Oleh karena itu, pengurangan aktivitas perjalanan melalui kebijakan kerja fleksibel dan pembelajaran jarak jauh dinilai dapat membantu menekan penggunaan bahan bakar.
“Pemerintah terus mencari berbagai cara untuk menghemat konsumsi energi, salah satunya dengan mengurangi mobilitas harian masyarakat melalui penerapan sistem kerja yang lebih fleksibel,” kata Bahlil dalam keterangan di Jakarta.
Pemerintah menilai pengalaman selama masa pandemi sebelumnya menunjukkan bahwa sistem kerja fleksibel dan pembelajaran jarak jauh dapat berjalan dengan dukungan teknologi digital yang memadai.
Oleh karena itu, kebijakan ini juga diharapkan dapat mendorong percepatan transformasi digital di berbagai sektor.
Meski demikian, pelaksanaan kebijakan WFA dan sekolah online akan dilakukan secara bertahap dengan mempertimbangkan kesiapan infrastruktur digital di masing-masing daerah.
Pemerintah menegaskan bahwa pelayanan publik harus tetap berjalan normal meskipun sebagian pegawai bekerja secara fleksibel.
Evaluasi juga akan dilakukan secara berkala untuk memastikan kebijakan tersebut berjalan efektif sekaligus mampu memberikan dampak nyata terhadap penghematan energi nasional.
Dengan langkah tersebut, pemerintah berharap konsumsi BBM nasional dapat lebih terkendali sekaligus menciptakan pola kerja dan pembelajaran yang lebih adaptif terhadap perkembangan teknologi.
Ikuti infopertama.com di Google Berita dan WhatsApp Chanel
