infopertama.com – Pemerintah Indonesia masih mengkaji rencana penerapan pembelajaran daring di sekolah mulai April 2026 sebagai bagian dari strategi nasional menekan konsumsi bahan bakar minyak (BBM). Hingga kini, kebijakan tersebut belum diputuskan secara final.
Kajian ini merupakan tindak lanjut dari arahan Presiden Prabowo Subianto yang mendorong efisiensi penggunaan energi di sektor publik, termasuk pendidikan, kesehatan, serta layanan pemerintahan.
Meski demikian, pemerintah menegaskan kebijakan tersebut masih membutuhkan pembahasan lebih lanjut sebelum resmi diberlakukan.
Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Bahlil Lahadalia mengatakan sektor transportasi masih menjadi penyumbang terbesar konsumsi BBM nasional. Saat ini, kebutuhan BBM Indonesia disebut telah melampaui 1,6 juta barel per hari.
Menurut Bahlil, pengurangan mobilitas harian masyarakat, termasuk aktivitas antar-jemput pelajar ke sekolah, berpotensi menekan konsumsi bahan bakar secara signifikan, baik dalam jangka pendek maupun menengah.
Rencana tersebut dibahas dalam Rapat Koordinasi Teknis Kebijakan Penghematan BBM yang dipimpin Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (Menko PMK) Pratikno pada 16 Maret 2026. Pertemuan yang digelar secara daring itu diikuti sejumlah kementerian dan lembaga terkait.
Selain sektor pendidikan, pemerintah juga mengkaji kebijakan penghematan energi bagi aparatur sipil negara (ASN) melalui skema Work From Anywhere (WFA), yang memungkinkan pegawai negeri bekerja dari luar kantor secara lebih fleksibel untuk mengurangi mobilitas harian.
Skema Hybrid: Praktikum Tetap Tatap Muka
Pemerintah memastikan skema pembelajaran yang sedang dikaji tidak sepenuhnya berbasis daring. Model yang dipertimbangkan adalah sistem hybrid, yaitu kombinasi antara pembelajaran tatap muka dan jarak jauh.
Menko PMK Pratikno menegaskan kegiatan belajar yang membutuhkan praktik langsung, seperti eksperimen laboratorium atau praktikum, tetap dilakukan secara tatap muka di sekolah.
Sementara itu, materi yang bersifat teoritis dinilai lebih memungkinkan disampaikan melalui pembelajaran daring tanpa mengurangi kualitas pemahaman siswa.
“Penyesuaian metode pembelajaran akan mempertimbangkan karakteristik mata pelajaran,” kata Pratikno.
Pemerintah juga tengah mengkaji dukungan pembiayaan untuk memperluas akses internet bagi siswa, khususnya di daerah yang masih menghadapi keterbatasan jaringan.
Evaluasi berkala direncanakan dilakukan untuk memastikan kebijakan tersebut berjalan efektif sekaligus memberikan dampak nyata terhadap penghematan energi nasional.
Dalam penyusunannya, pemerintah mengacu pada data konsumsi energi serta tingkat mobilitas masyarakat, termasuk pengalaman pengaturan aktivitas publik selama masa pandemi COVID-19.
Program Makan Bergizi Gratis Tetap Jalan
Di tengah wacana sekolah daring, pemerintah memastikan Program Makan Bergizi Gratis (MBG) tetap berjalan.
Badan Gizi Nasional (BGN) bahkan telah menyiapkan skema distribusi khusus selama masa libur Lebaran. Dalam periode tersebut, distribusi MBG dihentikan sementara dan diganti dengan paket bundling yang diberikan sebelum libur dimulai. Penyaluran normal dijadwalkan kembali berlangsung pada 31 Maret 2026.
Meski demikian, pemerintah mengakui perlu adanya penyesuaian skema distribusi MBG apabila kebijakan sekolah daring benar-benar diterapkan. Hal ini mengingat program tersebut selama ini berbasis di lingkungan sekolah.
Koordinasi lintas kementerian terus dilakukan untuk menyelaraskan kebijakan ini, termasuk dengan Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah, Kementerian Pendidikan Tinggi, Sains dan Teknologi, serta Kementerian Agama.
Di sisi lain, wacana sekolah daring juga memunculkan pertanyaan publik. Sebagian pihak menilai terdapat potensi ketidaksinkronan antara kebijakan pembelajaran jarak jauh dengan program MBG yang selama ini didistribusikan di sekolah.
Pegiat media sosial Herwin Sudikta menilai sektor pendidikan berpotensi menjadi pihak yang paling terdampak apabila berbagai agenda kebijakan dijalankan secara bersamaan tanpa kesiapan yang matang.
Tantangan Infrastruktur Digital
Rencana penerapan sekolah daring secara nasional juga menghadapi tantangan besar, terutama di daerah terpencil yang belum memiliki infrastruktur digital memadai.
Ketimpangan akses internet antara wilayah perkotaan dan daerah pedalaman masih menjadi persoalan yang berpotensi menghambat implementasi kebijakan tersebut.
Akademisi dari Universitas Indonesia, Ronnie H. Rusli, bahkan menilai sejumlah program pemerintah di sektor pendidikan perlu dikaji secara cermat agar tidak menimbulkan pemborosan anggaran negara.
Menurutnya, efektivitas program seperti MBG harus diukur secara transparan agar benar-benar memberikan manfaat nyata bagi masyarakat.
Pemerintah menegaskan hasil koordinasi teknis lintas kementerian akan segera dilaporkan kepada Presiden Prabowo dalam waktu dekat. Laporan tersebut akan menjadi dasar pengambilan keputusan final terkait kemungkinan penerapan kebijakan sekolah daring mulai April 2026.
Ikuti infopertama.com di Google Berita dan WhatsApp Chanel
