Warga juga mengusulkan percepatan pemekaran Desa Pong Murung yang sudah direncanakan sejak 2023 namun belum terealisasi, serta peningkatan status pustu menjadi puskesmas karena keterbatasan ruang.
Infrastruktur desa seperti jalan yang belum diaspal dan kebutuhan pembangunan embung juga menjadi perhatian, termasuk pentingnya dukungan beasiswa di bidang pendidikan.
Sementara itu, pelaku usaha kecil seperti Lorensius menyoroti rendahnya daya beli masyarakat. Warga juga mengeluhkan penyakit pisang yang belum ditangani oleh ahli pertanian, serta mengusulkan pembangunan saluran got.
Menanggapi beragam aspirasi warga, Yohanes Jebatu menekankan bahwa kondisi saat ini merupakan masa krisis yang perlu disikapi serius oleh semua pihak.
Ia menyebut bahwa krisis yang dihadapi saat ini tidak jauh berbeda dampaknya dengan pandemi COVID-19.
“Kita sedang berada dalam masa krisis, bukan krisis kesehatan seperti saat COVID-19, tapi krisis ekonomi dan sosial yang sangat terasa di masyarakat,” ungkap Yohanes.
Selain itu, ia juga menyoroti belum adanya dapur Makan Bergizi Gratis (MBG) untuk Kecamatan Ruteng.
“Dapur MBG untuk Kecamatan Ruteng belum ada sampai sekarang. Ini harus jadi perhatian bersama,” tegasnya.
Yohanes mengajak warga untuk tidak hanya mengandalkan bantuan, tetapi juga aktif menggerakkan ekonomi keluarga lewat pertanian.
“Saya ajak masyarakat untuk banyak menanam. Program MBG butuh dukungan dari bawah. Tanamlah tanaman yang bisa menopang ekonomi keluarga,” katanya.
Ia juga memberikan penjelasan teknis soal pembangunan jalan desa yang kerap dikeluhkan warga.
“Jalan desa dengan anggaran di bawah Rp200 juta itu menjadi kewenangan desa. Tapi kalau anggarannya di atas itu, maka kewenangan ada di kabupaten. Jadi, kita perlu koordinasi yang baik,” jelasnya.
Namun, selain menanggapi aspirasi warga, dirinya juga menegaskan bahwa seluruh aspirasi yang disampaikan dalam reses akan diteruskan dan diperjuangkan melalui forum resmi di DPRD Kabupaten Manggarai.
Sebagai wakil rakyat, ia menekankan pentingnya menyerap aspirasi masyarakat dan memastikan agar kebutuhan serta harapan warga dapat diakomodasi dalam kebijakan pembangunan daerah.
Ikuti infopertama.com di Google Berita dan WhatsApp Chanel