Ruteng, info pertama.com – Camat Ruteng angkat bicara terkait polemik penyaluran bantuan beras Cadangan Pangan Pemerintah (CPP) di Desa Compang Namut yang sebelumnya disebut tidak menyasar kelompok rentan seperti janda, lansia, dan penyandang disabilitas.
Camat Ruteng, Hendrikus Hironimus Sukaria, menanggapi pernyataan Kepala Desa Compang Namut, Sipri Pasang, terkait penyaluran bantuan beras pemerintah periode Juni-Juli. Bantuan yang dimaksud merupakan bantuan beras cadangan pangan pemerintah untuk keluarga penerima manfaat (KPM) yang datanya bersumber dari Data Tunggal Sosial Ekonomi Nasional (DTSEN) milik Kementerian Sosial.
Sebelumnya, kades Sipri menyebutkan bahwa bantuan Beras Gagal Panen periode Juni-Juli dari pemerintah yang disalurkan ke warga desa bukan diperuntukkan khusus bagi janda, lansia dan disabilitas. Bantuan yang diterima mengacu pada undangan dari Kantor Camat, tanpa disertai rincian spesifik mengenai kategori penerima. “Terus terang, beras bantuan pangan ini bukan untuk janda, lansia, atau disabilitas. Kami hanya menerima undangan sebanyak 216 orang,” ujarnya dalam pesan WhatsApp, 31 Juli 2025 lalu.
Menanggapi hal itu, Hendrikus menyatakan bahwa setiap program bantuan memang tidak selalu hadir secara sempurna. Hendrikus menegaskan, semua program bantuan, termasuk bantuan pangan, pada dasarnya dirancang untuk menjangkau kelompok rentan dan berkekurangan.“Dalam setiap program bantuan, termasuk di desa, selalu ditekankan untuk memprioritaskan disabilitas, lansia, janda, dan masyarakat yang benar-benar tidak mampu,” ujarnya, Kamis (14/8/2025).
Ia mengakui bahwa proses pendataan penerima bantuan tidak selalu sempurna karena melibatkan banyak pihak. Namun, data penerima akan terus diperbarui dan disempurnakan secara berkala. “Mungkin dalam proses kerja sama lintas sektor, bisa saja ada hal-hal yang belum terjangkau. Tapi perlu dipahami, data penerima bantuan bersifat dinamis dan terus diperbarui,” ujarnya pada Rabu,13/7/2025.
Ia menegaskan bahwa kelompok rentan seperti lansia, penyandang disabilitas, janda, dan warga tidak mampu tetap menjadi prioritas utama dalam program bantuan pemerintah, termasuk di tingkat desa.
Sementara itu, terkait tudingan bahwa keluarga aparat desa turut menerima bantuan, Hendrikus mengatakan bahwa proses distribusi masih dalam tahap evaluasi untuk memastikan tepat sasaran. Ia mengajak pihak desa aktif menyempurnakan data penerima agar tidak terjadi kesalahan distribusi. “Yang penting, jangan khawatir. Data akan terus diperbaiki. Kita semua punya tanggung jawab memastikan bantuan ini menyasar mereka yang benar-benar membutuhkan,” jelasnya.
Hendrikus juga menambahkan agar dalam pelaksanaannya, pemerintah desa memiliki ruang untuk melakukan usulan perbaikan data, namun tetap harus melalui mekanisme resmi dan pembaruan yang berkala. Ia berharap agar penyaluran bantuan ke depan dapat lebih tepat sasaran dan desa aktif melakukan verifikasi agar tidak menimbulkan kesalahpahaman di tengah masyarakat.
Ikuti infopertama.com di Google Berita dan WhatsApp Chanel
