Pengurus HIPMI Audiensi dengan Jokowi di KIK

Jakarta, infopertama.com – Himpunan Pengusaha Muda Indonesia (HIPMI) yang dipimpin oleh Ketua Umum Badan Pengurus Pusat (Ketum BPP) HIPMI Mardani H. Maming, melakukan audensi dengan Presiden Jokowi, di Komplek Istana Kepresidenan (KIK), Jakarta, Senin (11/04/2022).

“Pertemuan hari ini berdasarkan permohonan kita kepada Pak Presiden untuk minta audiensi kepada 34 pengurus provinsi HIPMI,” ujar Mardani saat memberikan keterangan kepada awak media usai pertemuan.

Pertemuan antara lain membahas perkembangan situasi global yang penuh ketidakpastian saat ini. Presiden, ungkap Mardani, meminta HIPMI untuk beradaptasi dengan kondisi tersebut.

“Setelah COVID-19 mau membaik, habis itu ada lagi perang Ukraina sehingga banyak (situasi) tidak terduga. Sehingga beliau (Presiden Jokowi) menyarankan kepada pengusaha muda HIPMI untuk selalu beradaptasi dengan situasi yang tidak terduga,” ungkapnya.

Selain itu, Kepala Negara juga mengharapkan peran pengusaha muda HIPMI dalam agenda transformasi yang tengah pemerintah laksanakan. Salah satunya adalah hilirisasi industri. Presiden juga meminta HIPMI untuk terus berinovasi.

“Beliau sampaikan, salah satunya, dulu nikel kita hanya mengirim bahan baku. Sekarang kita mengirim bahan setengah jadi atau bahan baku baterai. Dan, itu akan berlanjut ke mineral-mineral yang lain dan juga menyerap pekerjaan bagi masyarakat Indonesia yang harusnya disambut sama pengusaha-pengusaha muda Indonesia, khususnya di HIPMI,” ujar Mardani.

Mardani juga menyatakan bahwa HIPMI mendukung kebijakan pemerintah terkait peningkatan penggunaan produk dalam negeri. Khususnya produksi usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM).

HIPMI Sambut baik Inpres No. 2/2022

Melalui Instruksi Presiden (Inpres) Nomor 2 Tahun 2022 tentang Percepatan Peningkatan Penggunaan Produk Dalam Negeri dan Produk Usaha Mikro, Usaha Kecil, dan Koperasi dalam rangka Menyukseskan Gerakan Nasional Bangga Buatan Indonesia pada Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah. Terkait itu, Presiden menginstruksikan jajaran pemerintah baik pusat maupun daerah untuk merencanakan, mengalokasikan, dan merealisasikan paling sedikit 40 persen nilai anggaran belanja barang/jasa untuk menggunakan UMKM dari hasil produksi dalam negeri.

“Mudah-mudahan itu berjalan sesuai dengan keinginan beliau. Beliau tadi menyampaikan akan mengawasi setiap hari. Dan, itu sama pengurus-pengurus daerah maupun pengusaha-pengusaha yang ada di Indonesia akan menyambutnya,” tandas Mardani.