Kepala Desa Kombo Diduga Konspirasi dengan Camat Lakukan Program Ternak Babi

“Terus terang memang di perencanaan awal saat Musrembangdes pada tahun 2022, saya masih cuti dalam rangka pilkades serempak kemarin. Saat Musdes itu memang tidak dibicarakan tentang pengadaan ternak babi, karena PMK (Peraturan mentri keuangan) tentang pengelolaan dana Desa itu belum keluar.” Terang Stefanus Datut.

Namun pada bulan Ferebuari kemarin PMKnya sudh keluar. Kemudian kita bahas bersama dengan BPD dan sejumlah RT serta RW untuk pengelolaan dana 20 porsen ketahanan pangan di pemberdayaan ternak babi.

“Kami memilih ternak babi kemarin, karena ada pertimbangan kami. Yang pertama ada kemudahan bagi kami untuk mendapatkan ternak babi itu. Kedua perogram ternak babi itu akan dirasakan lansung oleh masyarakat.” Tuturnya.

Ketika ditanya konsep pengelolan dana 20 porsen tersebut Setefanus Datut mengaku, Pemdes Kombo bersepakat untuk diserahkan pihak ketiga yang diketahui Kakak kandung Camat Pacar Ferdinandus Pelong, berasal dari Desa luar. Dengan kesepakatan agar babi yang dibagikan kepada masyarakat sesui dengan setandar ketentuan kesehatan hewan.

“Kita buat kesepakatan dengan pihak ketiga, agar babi yang dibagikan ke masyarakat benar-benar babi yang sesui SOP kesehatan. Baik dari jenis maupun kesehatan serta ukurannya.” Tandasnya.

Lebih lanjut ia mengungkapkan terkait dengan informasi Firus ASF, ia mengaku Pemdes Kombo sudah mengetahui itu sejak tahun 2021 kemarin. Namun program pemberdayan babi itu mendapat dukungan dari pemerintah kecamatan saat melakukan asistensi.

“Sebenarnya kami juga tau, bahwa virus ASF ini sudah ada sejak tahun 2021 yang lalu.Tapi apa yang telah kami rencanakan itu, tetap harus diasistensi oleh pihak kecamatan. Dan, teryata apa yang kami rencanakan diterima oleh pemerintah kecamatan. Sehingga itu yang membuat kami merasa kuat bahwa perencanaan kami masih bisa direalisasikan. Yang kemudian kami lakukan penetapan. Karena jika pada saat lakukan asistensi kemarin pemerintah kecamatan menolak rencana perogram pemberdayaan babi, tentu kami juga tidak bisa melanjutkan kebijakan itu,” tutup Stefanus.