“Di desa itu orang ke bank bisa jadi cuma sekali dalam enam bulan. Mereka nabung hasil panen, atau sekadar cek saldo. Kalau kebijakannya seperti ini, rakyat kecil yang jadi korban. Padahal justru rekening-rekening yang digunakan untuk transaksi ilegal biasanya aktif dan punya cashflow yang lancar,” tegasnya.
Lebih lanjut, Indria menganggap PPATK tidak sensitif terhadap kondisi sosial-ekonomi masyarakat bawah. Ia menilai kebijakan ini bisa menjadi preseden buruk dalam mempersempit akses keuangan masyarakat pedesaan.
“Kami minta PPATK fokus pada tugas utamanya: memburu transaksi besar yang mencurigakan, bukan mengobok-obok rekening warga yang mungkin hanya digunakan saat butuh saja. Kalau begini caranya, PPATK seperti lembaga yang tak punya kerjaan,” pungkas Indria.
Sebelumnya, wacana pemblokiran rekening pasif mencuat setelah beberapa bank nasional mulai menerapkan kebijakan penonaktifan rekening yang tidak memiliki transaksi selama tiga bulan berturut-turut. PPATK menyatakan bahwa langkah ini dilakukan demi mendukung upaya pencegahan kejahatan keuangan seperti pencucian uang dan pendanaan terorisme.
Ikuti infopertama.com di Google Berita dan WhatsApp Chanel
