Temuan itu mendorong sejumlah senator meminta FTC dan SEC menyelidiki Meta terkait iklan ilegal.
Meta membantah temuan tersebut dan menyebut porsi pendapatan dari iklan yang melanggar aturan dilebih-lebihkan. Perusahaan juga menegaskan telah secara agresif memerangi penipuan di platformnya.
Dalam draf RUU, disebutkan beberapa platform online meninggalkan proses verifikasi pengiklan yang ketat demi menjaga keuntungan. Akibatnya, platform digital disebut menjadi saluran utama penipuan online.
Aturan yang diusulkan mewajibkan platform memverifikasi identitas resmi pengiklan atau legalitas bisnis, serta menindak cepat laporan penipuan dari pengguna maupun pemerintah. Jika melanggar, perusahaan dapat dianggap melanggar aturan FTC terkait praktik bisnis tidak adil atau menyesatkan, serta berpotensi digugat secara perdata oleh jaksa agung negara bagian.
RUU ini juga muncul di tengah dorongan global regulator untuk menindak penipuan di media sosial. Laporan Reuters pada Desember menyebut Meta menyusun strategi regulasi global untuk menghentikan atau menunda aturan verifikasi pengiklan.
Meta membantah tudingan tersebut dan menyatakan persyaratan verifikasi bukan satu-satunya solusi, serta menegaskan kerja sama dengan regulator merupakan bagian dari upaya lebih luas untuk menekan penipuan di platformnya.
Ikuti infopertama.com di Google Berita dan WhatsApp Chanel
Tinggalkan Balasan