Camat Komodo Larang Warga Kemabrata Garap Tanah Ulayat

Kemabrata
Philipus Neri Jewaru, Tokoh Masyarakat Adat Mberata. (ist)

Labuan Bajo, infopertama.com – Philipus Neri Jewaru, tokoh Kesatuan Masyarakat Adat Mberata (Kemabrata), merasa heran dan aneh atas kedatangan Camat Komodo Yohanes Rinaldo Gampur di lokasi tanah adat Kemabrata, Desa Macang Tanggar, Kecamatan Komodo, Kabupaten Manggarai Barat, pada Kamis, (19/05) pukul 11.00 Wita.

“Kami, warga masyarakat Adat Mberata, merasa heran dan aneh dengan kedatangan Pak Camat Komodo itu bersama Satpol PP dan Kapolsek Labuan Bajo, tanpa didampingi Kepala Desa Macang Tanggar. Mendadak saja datang.” Kata Neri Jewaru.

Kami kira itu bagian blusukan ke warganya. Ternyata tidak. Yang lebih mengherankan dan aneh lagi, lanjut Philipus Neri, Pak Camat Komodo ini minta kami tidak mengerjakan tanah yang sudah dan sedang kami kelola dengan menanam sayur-sayuran, buah-buahan, dan tanaman lainnya.

“Mestinya Pak Camat mendorong warganya untuk menanam. Tetapi ini justru terbalik,” pungkas Neri Jewaru.

Menurutnya, Camat Komodo yang baru ini mengatakan bahwa tanah yang sedang dikerjakan oleh warga Kemabrata tersebut bermasalah. Katanya, tanah ulayat yang telah dibagikan ke para warga masyarakat adat Mberata itu bermasalah.

Sementara menurut Neri Jewaru dan para warga Kemabrata, mereka tidak punya masalah dengan pihak manapun.

Itu tanah hak ulayat Kemabrata yang telah dibagi-bagikan dan diserahkan kepada warga masyarakat adat. Kami sudah menggarap tanah itu dan menanam sayur-sayuran, buah-buahan dan tanaman lainnya untuk kehidupan kami. Dan, selama ini tenang-tenang saja. Tidak ada sengketa dengan pihak manapun.

“Tetapi anehnya Pak Camat ini tiba-tiba datang dengan Satpol PP dan Kapolsek dan mengatakan bahwa tanah yang dikerjakan warga Kemabrata itu bermasalah dan minta kami untuk tidak mengerjakan tanah itu. Ini ada apa?” Ungkap Neri Jewaru.

Bidang tanah yang terletak di Kaca Mbalung, Kampung Mberata, Desa Macang Tanggar, Kecamatan Komodo, Kabupaten Manggarai Barat itu merupakan tanah adat/ulayat Kemabrata. Tanah tersebut merupakan salah satu dari bidang tanah yang telah diserahkan oleh (Alm) Dalu Mburak Sema’u kepada Kemabrata pada tahun 1974.

Tanah tersebut berada dalam satu hamparan dengan tanah Golo Paceng, Golo Langkas, Sok Sita, Lingko Dolat Koe yang telah diserahkan oleh (Alm) Dalu Mburak Sema’u pada tahun 1974 kepada Kemabrata.

Sejak tahun 1974 itu tanah-tanah tersebut menjadi tanah hak ulayat Kemabrata dan secara fisik dikuasai oleh Kemabrata, serta tidak pernah ada masalah.

“Memang pernah ada oknum-oknum tertentu yang suka menjual-jual tanah hendak mengambil kembali tanah-tanah tersebut. Tetapi perbuatan tersebut jelas merupakan perbuatan melawan hukum,” tegas Neri Jewaru.

Gampur Dinilai Potensial Melanggar Kontitusi dan HAM

Terkait dengan hal tersebut, Benediktus Janur, advokat di Labuan Bajo yang baru ditunjuk sebagai Kuasa Hukum Kemabrata karena adanya surat panggilan dari Camat Komodo terhadap Tu’a Golo dan beberapa tokoh masyarakat Kemabrata, mengingatkan Camat Komodo Yohanes Rinaldo Gampur agar cermat memperhatikan hak konstitusional Kemabrata sebagai kesatuan masyarakat hukum adat yang diatur dalam Pasal 18B ayat (2) dan Pasal 18I ayat (3) UUD 1945 dan hak asasi manusia (HAM) Kemabrata sebagai kesatuan masyarakat hukum adat yang diatur dalam Pasal 6 ayat (2) Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia (HAM).

Bunyi Pasal 18B ayat (2), “Negara mengakui dan menghormati kesatuan-kesatuan masyarakat hukum adat serta hak-hak tradisionalnya sepanjang masih hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia, yang diatur dalam undang-undang”.

Sedangkan bunyi Pasal Pasal 18I ayat (3), yang berbunyi: “Identitas budaya dan hak masyarakat tradisional dihormati selaras dengan perkembangan zaman dan peradaban.”

Menurut Benediktus Janur, kedua ketentuan dalam Konstitusi UUD 1945 ini berarti, Negara yang direpresentasikan oleh institusi-institusi negara dan para aparatus negara, baik di Tingkat Pusat, maupun di Tingkat Daerah sampai dengan Tingkat Kecamatan dan Desa, harus mengakui dan menghormati Kemabrata serta hak-haknya atas tanah adat/ulayat. Dan, harus menghormati identitas budaya dan hak masyarakat Kemabrata.

“Identitas budaya masyarakat hukum adat KEMABRATA adalah termasuk hak atas tanah ulayat harus dilindungi karena merupakan Hak Asasi Manusia, sebagaimana diamanatkan oleh Pasal 6 ayat (2) Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia (UU HAM yang berbunyi: ‘Identitas budaya masyarakat hukum adat, termasuk hak atas tanah ulayat dilindungi, selaras dengan perkembangan zaman,’” jelas Benediktus Janur.

Demikian, Benediktus Janur menegaskan bahwa jika benar Camat Komodo itu datang dan meminta atau melarang warga Kembrata mengerjakan tanah ulayatnya yang telah dibagi kepada para warga masyarakat adat, hal tersebut potensial melanggar Konstitusi UUD 1945, melanggar hak konstitusional warga Kemabrata, dan merupakan pelanggaran HAM, yakni Pasal 6 ayat (2) UU HAM.

Dapatkan update breaking news dan berita pilihan kami dengan mengikuti infopertama.com di Google Berita dan WhatsApp Chanel 

error: Sorry Bro, Anda Terekam CCTV