”Saya sudah punya nama, sering diwawancara media, sering turun ke lapangan. Kalau yang pendatang baru, itu jauh lebih berat,” ungkapnya.
Menurut Trimedya, tingginya biaya kampanye itu belum bisa ditekan meski teknologi informasi kian berkembang.
Idealnya, kampanye caleg bisa mengoptimalkan penggunaan media sosial untuk menjangkau seluruh pemilih. Akan tetapi, belum meratanya akses serta literasi digital warga, khususnya di dapilnya, membuat penggunaan teknologi belum bisa dimaksimalkan untuk berkampanye.
Politik transaksional
Di tengah situasi itu, ia juga melihat kecenderungan masyarakat yang transaksional. Dengan kecenderungan itu, budaya korupsi yang mengiringi penyelenggaraan pemilu berbiaya tinggi tidak bisa dihindarkan.
”Ini yang harus kita terus sadarkan kepada masyarakat, kalau mau negara ini bersih, rakyat juga harus sadar, jangan transaksional,” kata Trimedya.
Pengajar hukum pemilu di Universitas Indonesia, Titi Anggraini, mengatakan, politik berbiaya tinggi memang tidak bisa dilepaskan dari praktik politik transaksional antara caleg dan pemilih.
Hal itu dinilai terjadi di ruang gelap yang tidak terjangkau akuntabilitas dana kampanye. Oleh karena itu, pengakuan soal besarnya dana kampanye yang dibutuhkan untuk memenangi pemilu umumnya tidak pernah tergambarkan dalam laporan yang dibuat para caleg untuk parpol asal mereka masing-masing.
Kendati demikian, menurut Titi, tingginya biaya kampanye sebenarnya bisa ditekan dengan penggunaan media sosial. Dengan bantuan teknologi, jangkauan pemilih bisa lebih luas dan masif walau dengan biaya lebih ringan.
Ikuti infopertama.com di Google Berita dan WhatsApp Chanel
