”Biaya paling besar yang keluar itu untuk mengawal suara, membiayai operasionalisasi saksi di kecamatan. Itu bisa mencapai Rp1 miliar totalnya karena pengeluarannya sampai Rp30 juta per hari,” kata Habiburokhman saat dihubungi dari Jakarta, Kamis (7/12/2023).
Biaya besar untuk mengawal suara, ujar dia, tak bisa ditangguhkan. Peran para saksi sangat krusial di tengah potensi kecurangan pemilu yang belum bisa dihilangkan. Tidak hanya pada Pemilu 2019, tetapi juga pada Pemilu 2024.
Oleh karena itu, besarnya biaya yang akan dikeluarkan untuk kembali berkontestasi di Pileg 2024 diprediksi tidak akan berkurang dibandingkan dengan lima tahun lalu.
Namun, ia tak merinci dana yang sudah dikeluarkan sepanjang pekan awal kampanye yang telah berlangsung sejak 28 November lalu.
”Menurut saya, lebih tinggi itu pasti. Harga nasi pada 2019 dengan 2024, kan, beda. Harga kaus juga,” kata Habiburokhman.
Ia pun mengklaim jumlah dana kampanye yang dikeluarkan pun sering kali dianggap terlalu kecil. Berdasarkan informasi yang ia dapatkan, sejumlah caleg lain umumnya mengeluarkan dana dalam rentang Rp20 miliar-Rp25 miliar.
”Tetapi, kan, biaya setiap orang itu berbeda-beda ya. Sangat mungkin juga ada yang jauh lebih kecil dari saya,” ungkap Habiburokhman.
Ia menilai, pembiayaan tinggi itu tak bisa dihindari di tengah sistem pemilu proporsional terbuka. Selain para caleg perlu berkontestasi secara individual, tidak ada pula larangan untuk berkampanye secara mandiri dengan pembiayaan sendiri.
”Mungkin itu bisa ditekan dengan cara, misalnya, dilarang menggunakan alat peraga selain yang dibuatkan oleh KPU (Komisi Pemilihan Umum),” usul Habiburokhman.
Ikuti infopertama.com di Google Berita dan WhatsApp Chanel
