Ruteng, infopertama.com – Sejumlah 293 Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) menerima SK Pengangkatan dan SPMT Formasi Tahun 2024 yang berlangsung di Natas Labar Ruteng, Senin, 13 Oktober 2025.
Penyerahan SK dan SPMT PPPK tahap II ini dilakukan secara simblolis oleh Bupati Manggarai, Herybertus Geradus Laju Nabit, S.E., M.Si., didampingi Penjabat Sekda Lambertus Paput, S.Sos., kepada perwakilan PPPK dari masing-masing formasi jabatan, meliputi tenaga guru, tenaga kesehatan, dan tenaga teknis.
Upacara penyerahan SK dan SPMT diikuti oleh Asisten Setda, Para Staf Ahli, Pimpinan Perangkat Daerah, serta ASN lingkup pemeritah Kabupaten Manggarai.
Dalam sambutannya, Bupati Herybertus Nabit menyampaikan apresiasi kepada seluruh PPPK yang sudah bekerja keras mengikuti tahapan demi tahapan seleksi hingga pemerimaan SK hari ini.
Ia menekankan bahwa dalam bekerja sebagai pegawai pemerintah kesuksesan dan karier seseorang tidak hanya bergantung pada kecerdasan, tetapi pada loyalitas dan integritas sebagai pegawai pemerintah.
“Selamat bergabung secara resmi, yang dibutuhkan saat ini adalah loyal, kalau cerdas kita bersyukur dan loyal itu sebuah keharusan,” ungkap bupati Hery.
Pengangkatan mereka merupakan hasil dari pengorbanan panjang, termasuk keringat, air mata, dan kekecewaan.
Loyalitas yang utama adalah pada pekerjaan, termasuk disiplin waktu dan sikap. Diingatkan pula agar bisa berhemat mengingat kapasitas anggaran untuk uang jalan telah menurun drastis.
Pada kesempatan yang sama, Bupati Hery juga menyampaikan hal penting yang perlu mendapat perhatian segera oleh seluruh jajaran lingkup Pemerintah Kabupaten Manggarai.
Pimpinan OPD dan pejabat yang membidangi keuangan diminta untuk memastikan penyelesaian pekerjaan-pekerjaan yang sudah dianggarkan dalam Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) masing-masing selama sisa waktu tiga bulan ke depan.
“Diharapkan konsentrasinya untuk dalam sisa waktu 3 bulan ke depan, Oktober, November, Desember menyelesaikan pekerjaan-pekerjaan yang sudah dianggarkan pada DPA masing-masing” ujarnya.
Hal ini penting mengingat sorotan terhadap realisasi dan penyerapan anggaran yang dinilai kurang optimal dalam beberapa waktu terakhir. “Kita optimalkan pekerjaan kita supaya semua bisa berjalan baik.”
Situasi yang terjadi saat ini adalah pemotongan anggaran habis-habisan. Total transfer ke daerah berkurang sebesar 300 triliun, sementara total belanja kementerian dan lembaga di pemerintah pusat naik 300 triliun.
“Coba perhatikan total transfer ke daerah berkurang 300 triliun turun. Tapi total belanja kementerian dan lembaga di pemerintah pusat naik 300 triliun. Jadi yang ke daerahnya itu dipotong bawa ke atas.”
Oleh karena itu Bupati Hery mengatakan bagaimana cara agar dana 300 triliun ini bisa mengalir ke daerah “Kalau begitu tahun depan bagaimana caranya supaya 300 triliun yang di atas itu mengalir lagi ke daerah”
Tugas birokrasi daerah adalah melihat program-program unggulan dari kementerian masing-masing untuk membuat usulan dan proposal bersama agar program atau barang dari pusat dapat mengalir lagi ke daerah.
Ikuti infopertama.com di Google Berita dan WhatsApp Chanel
