Oleh Rudi Hartono*
DUA bulan menjelang tahapan pendaftaran calon presiden dan calon wakil presiden untuk Pemilu 2024, dinamika penggalangan koalisi politik menghadirkan banyak kejutan.
Koalisi Indonesia Bersatu, yang dibangun oleh PPP, Golkar, dan PAN pada pertengahan Mei lalu, ternyata hanya seumur jagung.
Koalisi ini bubar setelah PPP berpindah haluan mendukung Ganjar Pranowo. Sedangkan, Golkar dan PAN menyeberang ke Koalisi Kebangkitan Indonesia Raya (KKIR).
Hanya berselang dua minggu, KKIR juga mengalami dinamika. Tak lama setelah berganti nama menjadi Koalisi Indonesia Maju (KIM), Partai Kebangkitan Bangsa (PKB), yang merupakan penggagas koalisi ini pada Agustus 2022, memilih hengkang ke Koalisi Perubahan untuk Persatuan.
Di luar kalkulasi politik banyak pengamat politik, Muhaimin Iskandar alias Cak Imin dipinang sebagai cawapres untuk mendampingi Anies Baswedan pada pemilu 2024. Penunjukan Cak Imin sebagai cawapres menciptakan friksi di tubuh Koalisi Perubahan.
Partai Demokrat, yang menjadi penggagas koalisi ini, merasa terkhianati dan memutuskan untuk keluar dari koalisi. Belakangan, Demokrat merapat ke Koalisi Indonesia Maju (KIM).
Mengapa peta koalisi berubah sangat cepat? Mengapa partai politik gampang sekali berubah haluan dan mengubah dukungan politik? Apa sebetulnya basis politik dari koalisi ini?
Pijakan koalisi
Fenomena parpol dan elite yang gampang banting setir dari satu koalisi ke koalisi yang lain. Ini tak ubahnya gaya sopir bajaj yang suka berbelok mendadak, menunjukkan persoalan mendasar dalam perpolitikan Indonesia.
Pertama, agenda politik parpol tidak berpijak di atas ide atau cita-cita politik untuk membangun kehidupan bernegara yang lebih baik. Melainkan, agenda sempit para elite parpol untuk berebut kontrol atau akses pada kekuasaan dan sumber daya negara.
Sejarah politik Indonesia sejak Orde Baru memang identik dengan fusi antara kekuatan ekonomi dan politik dalam menjalankan proses akumulasi kekayaan.
Akses dan kontrol terhadap jabatan publik dan otoritas negara menjadi penentu utama bagaimana kekayaan pribadi diakumulasi dan didistribusikan (Robison dan Vedi Hadiz, 2004).
Karena itu, preferensi politik para elite dalam menentukan koalisi adalah memilih kubu yang paling berpotensi untuk menang. Jangan heran juga, parpol di Indonesia tidak pernah nyaman berada di luar kekuasaan.
Jadi, kalau oposisi tiba-tiba masuk dalam kekuasaan, jangan terburu-buru dirayakan sebagai “persatuan nasional”. Tetapi, boleh jadi hanya soal mendekati akses kekuasaan dan sumber daya negara sebagai pintu masuk menuju akumulasi kekayaan.
Partai-partai bersatu dan bercerai karena soal pembagian jatah kekuasaan dan akses terhadap sumber-daya.
Di Indonesia, setidaknya sejak Orde Baru hingga sekarang, belum pernah koalisi bubar karena berselisih soal kebijakan atau program.
*Penulis Lepas dan Peneliti, pendiri Paramitha Institute
Sumber: Kompas.com
Ikuti infopertama.com di Google Berita dan WhatsApp Chanel
