Cepat, Lugas dan Berimbang

9 SDK Direvitalisasi, Ketua Yasukma Ruteng: Tanggungjawab Bersama demi Masa Depan Anak

Ketua Yayasan Persekolahan Sukma (Yapersukma) Pusat, RD Patrick Dharsam Guru, Drs. MA (Dok Pribadi)

Ruteng, infopertama.com – Ketua Yayasan Persekolahan Sukma (Yapersukma) Pusat, RD Patrick Dharsam Guru, Drs. MA menyampaikan terimakasih atas program Revitalisasi Satuan Pendidikan pada 9 SDK di Manggarai.

Menurutnya, program Revitalisasi Satuan Pendidikan ini adalah tanggung jawab bersama demi masa depan anak-anak kita.

Hal itu disampaikan RD Patrick Guru via gawainya kepada infopertama.com, Rabu, 3 September 2025 malam.

Yayasan Persekolahan Sukma (Yapersukma) Pusat, sebut RD Patrick Guru, menyampaikan terima kasih kepada Pemerintah Republik Indonesia melalui Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah, serta Pemerintah Kabupaten Manggarai, atas bantuan revitalisasi untuk 9 Sekolah Dasar Katolik (SDK) di Manggarai.

“Program ini dilaksanakan dengan sistem swakelola, melibatkan kepala sekolah, bendahara, pengawas, dan kontraktor. Yayasan tidak mengelola dana, namun tetap memantau karena proyek berlangsung di atas tanah Yayasan.” Ujar RD Patrick Guru.

Ia menambahkan, setelah 120–150 hari, bangunan hasil revitalisasi akan diserahkan menjadi aset Yayasan.

Sebagai ketua Yayasan, pihaknya mengajak semua pihak bekerja sungguh-sungguh, transparan, dan menjaga mutu.

“Sebagai lembaga Katolik, kami ingin menunjukkan bahwa proyek ini adalah pelayanan, bukan semata mencari keuntungan. Wajar ada keuntungan, tetapi jangan mengabaikan kualitas bangunan.”

Sebelumnya, Anggota DPRD Fraksi Partai Demokrat Kabupaten Manggarai, Largus Nala mengapresiasi langkah kordinasi yang dilakukan Yasukma Ruteng dengan Dinas PPO Kabupaten Manggarai.

Apresiasi itu karena lembaga pendidikan swasta Yasukma Ruteng menjadi sasaran program pusat revitalisasi Satuan pendidikan.

Demikian Largus Nala, selain sekolah di atas, masih banyak sekolah Katolik di Manggarai yang kondisinya sudah reot. Sekolah tersebut membutuhkan program seperti ini.

“Saya berharap Dinas PPO bersama Yasukma terus berkoordinasi ke pusat agar Manggarai kembali mendapatkan anggaran Revitalisasi Sekolah Katolik pada tahun 2026.” Ujar anggota DPRD asal Cibal Barat ini via gawainya, Rabu.

Apresiasi Largus Nala ini merespon

pemberitaan sebelumnya, Program Revitalisasi Satuan Pendidikan dari pemerintah pusat untuk kabupaten Manggarai tahun 2025 didominasi sekolah dasar Katolik (SDK) yang dikelola Yayasan Persekolahan Umat Katolik (Yapersukma) Ruteng.

Setidaknya, ada 9 SDK dari total 16 sekolah dasar yang menjadi sasaran program Revitalisasi Satuan Pendidikan untuk memperbaiki infrastruktur pendidikan.

Tiga di antaranya berada dalam kota Ruteng, total dapat Rp2,8 Miliar.  Masing-masing tiga sekolah itu, yakni SDK Ruteng VI sebesar Rp1.803.443.944, SDK Ka Redong Rp1.095.063.999, dan SDK Kumba I Rp615 juta.

Lalu Enam sekolah swasta lainya yang diintervensi melalui program revitalisasi sekolah, yakni SDK Wancang, Beo Rahong, Rentung I, Lukup, Wewo, dan SDK Todo II.

Kepala SDK Kumba I, Saverinus Jemaat, S.Pd kepada media ini, Selasa (2/9/2025) menyampaikan terima kasih kepada pemerintah karena lembaga sekolahnya juga dimendapat perhatian melalui program revitalisasi satuan pendidik tahun 2025. Sekolah itu mendapat anggaran Rp615 juta untuk perbaik sejumlah item infrastruktur.

“Pada program ini, sekolah kami dapat dana Rp615 juta dan diperuntukan rehab tiga ruang kelas, rehab satu unit toilet dengan enam bilik, dan pembangunan dua unit toilet baru masing-masing lima bilik,” ujar Saverinus.

Ia menyatakan, pelaksanaanya sudah berlangsung dengan pola swakelola. Pekerja melibatkan masyarakat setempat yang berprofesi tukang bangunan. Sementara panitia adalah semua tenaga pendidik dan kependidikan SDK Kumba I, dengan penanggung jawab utama Panitia Pembangunan Satuan Pendidikan (P2SP).

Menurut Saverinus, kehadiran program ini tentu sangat bagus. Harapanya ke depan programnya terus berlanjut, karena dinilai sebagai bentuk kepedulian pemerintah terhadap kemajuan di bidang pendidikan dengan membangun fasilitas yang memadai.

Ia juga mengatakan, langkah dan perhatian dari pemerintah, khususnya Pemerintah Kabupaten Manggarai melalui Dinas PPO, bertujuan untuk meningkatkan kenyamanan dan kualitas pendidikan bagi siswa. Total peserta didik di sekolah itu 502 orang. Lalu pekerjaan itu target selesai 120 hari.

“Jika dilihat dari jumlah peserta didik di SDK Kumba I, masih ada beberapa ruangan yang perlu untuk direhab. Tetapi mungkin karena keterbatasan dana, maka tahun ini belum seluruhnya di rehab. Harapan tahun berikut, kami tetap dapat dari program yang sama,” katanya.

Hal yang sama Kepala SDK Ka Redong, Elisabeth N. Tulis. Pada program ini sekolahnya menerima bantuan senilai Rp1.095.063.999. Dana tersebut dikelola secara swakelola oleh P2SP di lembaga sekolahnya. Pekerjaan yang dibiayai meliputi rehabilitasi enam ruang kelas.

Selain itu lanjut Elisabeth, renovasi ruang administrasi dan ruang guru, pembangunan tiga unit toilet baru, rehabilitasi toilet lama, serta pembangunan ruang UKS. Pelaksanaan untuk program ini sudah mulai berprogres. Tentu target selesai sesuai kalender 120 hari kerja.

“Jumlah peserta didik di SDK Ka Redong sebanyak 437 siswa. Berhubung sejumlah ruang kelas direhab, anak-anak harus mengikuti kegiatan belajar pada sore,” ujar Elisabeth.

Ia menyatakan menyambut positif program revitalisasi tersebut, karena diyakini untuk meningkatkan kualitas pembelajaran. Sebagai kepala sekolah sekaligus penanggung jawab, bersama para guru, yayasan, serta orang tua siswa menyampaikan terima kasih kepada pemerintah. Tidak semua sekolah memperoleh kesempatan seperti in.

Sementara Kepala Dinas PPO Kabupaten Manggarai, Wensislaus Sedan, menjelaskan pada tahun 2025 ada sebanyak 24 sekolah di Manggarai yang mendapat program tersebut. Masing-masing, ada 16 SD, lalu Enam Sekolah Menengah Pertama (SMP), dan sisanya TK-SKB. Sumber anggaran APBN. Tentu khusus untuk SD, paling banyak SDK.

“Jadi dari 16 SD, sebanyak Sembilan diantaranya adalah SDK. Termasuk SDK Ka Redong, Ruteng VI, dan SDK Kumba I. Pelaksaanya dilakukan secara swakelola dengan sekolah membentuk P2SP. Kami dari Dinas PPO hanya berperan dalam monitoring serta pendampingan teknis,” ujarnya.

Ikuti infopertama.com di Google Berita dan WhatsApp Chanel