Jakarta, infopertama.com – Pemerintah Provinsi NTB mewajibkan Aparatur Sipil Negara (ASN) ‘tuk menonton MotoGP Mandalika.
Hal itu terjadi karena tiket MotoGP Mandalika 2022 belum banyak terjual.
Per 20 Februari 2022, menurut Sekretaris Daerah Provinsi Nusa Tenggara Barat, Lalu Gita Ariadi ada 21.530 tiket MotoGP Mandalika yang sudah laku terjual.
Masih ada 35.000 tiket yang belum terjual, Gita mengatakan ASN menjadi salah satunya mewajibkan ASN ‘tuk menonton.
“35.000 tiket itu kemudian kami coba lakukan mapping. Kami distribusikan dalam 10 cluster penjualan tiket di NTB. Dari Pemprov NTB, kepada ASN-nya diwajibkan untuk menyaksikan MotoGP.” Ujar Gita dalam acara Konferensi Pers Penyelenggaraan MotoGP Mandalika 2022 secara daring, Selasa (1/3/2022).
Langkah Pemprov NTB ini jadi sorotan, menurut pengamat kebijakan publik Trubus Rahadiansyah mewajibkan ASN di NTB untuk menonton apalagi membeli tiket MotoGP adalah kebijakan pemaksaan.
Menurutnya, kebijakan ini kontra produktif.
“Saya lihat ini kebijakan yang dipaksakan, pemaksaan kepada ASN. Kalau mewajibkan semua ya nggak baik tidak saja pemaksaan ini kontra produktif.” Ujar Trubus, melansir Detik.com, Kamis (3/3/2022).
Trubus mengatakan seharusnya ASN hanya bertugas sebagai pelayan publik.
Dengan mewajibkan ASN menonton MotoGP sama halnya dengan meminta ASN untuk mendukung acara pemerintah, hal itu menurut Trubus masuk ke ranah politis.
“Birokrasi ini bukan untuk keperluan politis, dia pelayan publik. Posisinya itu melayani publik, posisinya bekerja atas dasar netralitas. Ini jatuhnya jadi urusan politis mendukung acara pemerintah,” lanjut Trubus.
Dalam aturannya pun, menurutnya ASN hanya boleh bekerja sebagai pelayan publik, bukan untuk mendukung dan melancarkan acara pemerintah seperti MotoGP.
“UU Nomor 5 tahun 2014 tentang ASN kan menjelaskan ASN itu pelayan, pelayan publik. Bukan untuk mendukung dan melancarkan acara pemerintah. Itu politis,” tutu Trubus. [iP/dtk]
