Sebab, menurut UU Desa Pasal 26 ayat (2) poin b, mengangkat dan memberhentikan perangkat desa adalah hak seorang kepala desa. Pada pasal 53 ayat (3) pun tertera bahwa kepala desa sebelum mengeluarkan surat keputusan pemberhentian wajib berkoordinasi kepada camat atas nama bupati/wali kota.
Masalahnya, dalam Permendagri Perangkat Desa justru camat yang memberikan rekomendasi tertulis dalam terkait pemberhentian dan pengangkatan perangkat desa. Sepemahamannya, hal ini tidak sejalan dengan amanat UU Desa.
“Karena dalam bentuknya rekomendasi tertulis. Itu artinya, secara logika hukum, jika camat akan memberikan rekomendasi tertulis, berarti hak untuk menggantikan dan memberhentikan perangkat desa itu menjadi haknya seorang camat,” ujarnya, saat pemaparan sidang perkara Nomor 23/PUU-XXI/2023, Kamis (9/3).
Keadaan ini menurut Belly tidak bisa biarkan. Pasalnya, hanya kepala desa yang lebih memahami keadaan desa, bukan camat.
“Karena secara logika, jika seandainya anak seorang camat itu merupakan perangkat desa di desa saya, saya secara logika kemungkinan besar tidak akan dapatkan rekomendasi persetujuan, jika saya akan melakukan ataupun memberhentikan perangkat desa tersebut yang anaknya seorang camat,” jelasnya.***
Ikuti infopertama.com di Google Berita dan WhatsApp Chanel
