Kupang, infopertama.com – Menyikapi temuan persoalan pungli di sekolah Swasta dan Negeri di NTT oleh Ombudsman RI, wakil Gubernur NTT, Johanis Asadoma menggelar Pertemuan dengan Para Kepala SMAN/SMKN Kota Kupang, di Ruang Rapat Gubernur pada Rabu, (2/7/2025).
Demikian Johanis Asadoma menyampaikan bahwa, “Kalau mau pungut, jangan sama ratakan. Lihat juga background orangtua. Lihat dengan kondisi ekonomi orangtua siswa. Ya, harus lebih berempati kepada siswa-siswa kita.”
Pertemuan bersama yang turut dihadiri oleh Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi NTT, Ambrosius Kodo bersama jajarannya, Asisten Sekda dan para Staf Ahli Gubernur ini beragendakan penyampaian arahan Wakil Gubernur NTT terkait urgensi penyelenggaraan pendidikan yang menjadi tanggung jawab Pemerintah Provinsi NTT.
Pertemuan ini digelar menyusul adanya berita yang beredar luas di masyarakat terkait pungutan di SMA Negeri 5 Kupang, dan laporan dari Ombudsman NTT terkait pungutan-pungutan di SMA/SMK/Madrasah se-Provinsi NTT.
“Pertemuan ini dibuat menyusul adanya berita di media online tentang pungutan kepada siswa di SMA Negeri 5 Kupang sebesar Rp. 2.200.000/siswa, yang memberatkan orangtua dan menjadi sorotan masyarakat. Dan juga laporan dari Ombudsman NTT tentang pungutan-pungutan di SMA,SMK, Madrasah se Provinsi NTT, hal mana perlu diadakan koreksi,” jelas Johni.
Oleh karena itu, menurutnya, Gubernur dan Wakil Gubernur sebagai Pimpinan Wilayah sekaligus sebagai Kepala Daerah perlu melakukan pembinaan, memberikan arahan dan advokasi serta evaluasi yang terukur kepada seluruh Kepala Sekolah di NTT.