Tag: Pendapatan Daerah

  • Kanis Nasak Beraksi, Para Kades di Manggarai Dikumpulkan di Aula Ranaka

    Ruteng, infopertama.com – Semua kepala desa (Kades) di kabupaten Manggarai, NTT dikumpulkan di Aula Ranaka, Kantor Bupati Manggarai, pada Selasa, 23 Januari 2024.

    Sebanyak 132 kades dan para camat dari 12 kecamatan di Manggarai itu sengaja dikumpulkan oleh oleh Kanis Nasak, kepala Badan Pendapatan kabupaten Manggarai yang baru dilantik pada Senin, 08 Januari 2024.

    Ditemui usai kegiatan, kepada infopertama.com Kanis Nasak mengaku bahwa kegiatan bersama para kades dan camat sekabupaten Manggarai itu sebagai langkah awal bentuk evaluasi dari pihaknya.

    Namun, lanjut Kanis Nasak bahwa evaluasi itu tidak untuk menghakimi satu dengan yang lain, hanya tuk berdiskusi akan temuan terkait hal-hal yang perlu untuk didiskusikan bersama lintas sektor dengan kepala desa dan camat.

    Para Kades
    Kanis Nasak saat memaparkan data potensi penerimaan Pajak di Kabupaten Manggarai ke hadapan para kades dan Camat

    “Tujuan dari semua ini adalah supaya kita semua bergerak bersama-sama sehingga PAD yang menjadi target kita bersama, harapannya bisa terealisasi.” Ungkap Kanis Nasak.

    Menurutnya, kondisi real di setiap desa, termasuk apa saja yang dibutuhkan para kepala desa dan camat sesuai data yang kami dapat di setiap desanya dan sudah dipresentasikan di hadapan mereka.

    Dalam rapat atau diskusi tersebut, aku Kanis mendapat banyak masukan, saran kemudian hal-hal teknis lainnya yang dijumpai para kades selama ini di lapangan yang terkesan belum terlalu lancar berkomunikasi.

    “Paling penting, desa-desa yang belum mencapai target itu dibenahi kembali. Baik itu administrasinya, baik objek pajaknya maupun wajib pajaknya. Jadi kita bekerja bersama-sama, kolaborasi untuk mencapai tujuan target PAD harus tercapai.” Ungkap Ketua Federasi Kempo Indonesia cabang NTT itu.

    Laman: 1 2

  • Pendapatan Daerah Loyo, Mendagri Tito Tegur Pemda NTT

    Jakarta, infopertama.com – Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian menegur Pemerintah Daerah Nusa Tenggara Timur (NTT) dan sejumlah pemda lainnya. Teguran Tito itu karena rata-rata realisasi pendapatan daerah hingga November 2022 menurun.
    Menurutnya, sejumlah daerah pendapatan daerahnya berada di bawah 85 persen per November 2022.

    Masih menurut Tito, pada 2021 realisasi pendapatan daerah baik provinsi, kabupaten, dan kota mencapai 84,4 persen. Sementara tahun ini turun menjadi hanya 78,54 persen.

    “Uang itu di anggaran menjadi instrumen penting untuk pengalihan inflasi. Kita mengalami penurunan dibanding tahun lalu. Tahun lalu 30 November itu 84,4 persen pendapatan berhasil sesuai target. Tapi di tahun ini turun 78,54 persen,” kata Tito dalam Rapat Koordinasi Pengendalian Daerah di Jakarta Pusat, Senin (5/12).

    Secara rinci, di tingkat provinsi realisasi pendapatan turun dari 86 persen menjadi 82 persen. Di tingkat kabupaten mengalami penurunan 6 persen, dari 83 menjadi 76 persen. Sementara, untuk kota menurun dari 84 persen ke 77 persen pendapatan yang berhasil diraih.

    “Kita memberikan apresiasi yang tinggi kepada daerah-daerah yang realisasi pendapatannya katakanlah di atas 85 persen. Seperti Kalimantan Timur ini tinggi sekali 105 persen, Bangka Belitung juga tinggi mendekati 100 persen,” ujar Tito.

    Ia mengungkapkan 10 provinsi dengan realisasi pendapatan tertinggi adalah Kalimantan Timur, Bangka Belitung, Kepulauan Riau, Sulawesi Tengah, Jawa Timur, DI Yogyakarta, Gorontalo, Aceh, Bali, dan Kalimantan Barat.

    Laman: 1 2