Kupang, infopertama.com – Kepala Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BPSDM) Kementerian Dalam Negeri Sugeng Hariyono mengingatkan Pemerintah NTT agar lebih fokus dalam melakukan upaya penanggulangan kemiskinan ekstrim di NTT. Tentu dengan upaya strategis dan terukur dengan melibatkan lintas sektor. Agar target kemiskinan ekstrim menjadi 0 persen pada 2024 dapat terwujud.
“Saat ini Kemendagri bersama BKKBN serta Kemensos telah memverifikasi dan validasi basis data by name by address.” Kata Sugeng Hariyono dalam kegiatan Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) Provinsi Nusa Tenggara Timur di Kupang, Senin, (25/4).
Namun, Ia juga tetap mengapresiasi seluruh pihak yang telah mengerahkan tenaga dan pikiran dalam penyusunan rencana pembangunan Propinsi NTT.
Menurut Sugeng Hariyono butuh berbagai langkah strategis yang Pemerintah NTT lakukan agar Indikator Kinerja Utama dan Indikator Kinerja Kunci. Di antaranya angka rata-rata lama sekolah, angka KIA, nilai tukar petani. Dan, nelayan yang belum mencapai target bisa terwujud sesuai dengan RPJMD NTT 2018-2023.
“Karena itu ke depannya butuh langkah strategis, termasuk konsolidasi secara intensif dengan seluruh organisasi perangkat daerah dalam mencapai target. Mengingat tahun 2023 adalah tahun terakhir dalam melaksanakan RPJMD,” kata Sugeng Hariyono.
Ia menambahkan, Pemerintah Provinsi NTT pada tahun 2023 agar melakukan verifikasi dan validasi data terpadu kesejahteraan sosial dalam bentuk program dan kegiatan. Serta, pendanaan sehingga intervensi penurunan kemiskinan dapat berjalan efektif karena berbasis data akurat.
“Salah satu potensi dan unggulan di Provinsi NTT adalah sektor pertanian. Kami harapkan Pemprov NTT dapat mengoptimalkan hasil dari sektor pertanian dari segi kualitas dan kuantitas demi meningkatkan nilai tambah dari hasil pertanian,” ungkap Sugeng Haryono.
Ikuti infopertama.com di Google Berita dan WhatsApp Chanel
