Sinergi Cegah Penyalahgunaan Dana BOS, Dinas PPO Manggarai Libatkan Aparat Penegak Hukum

Sementara itu, Ronald Kefi dari Kejaksaan Negeri Manggarai menegaskan bahwa edukasi hukum ini merupakan bagian dari upaya preventif dalam penegakan hukum. Menurutnya, peran kejaksaan bukan hanya menindak saat terjadi pelanggaran, tetapi juga memberi pemahaman agar pelanggaran bisa dicegah sejak awal. “Penegakan hukum tidak selalu bersifat represif. Kami hadir untuk memberikan pemahaman tentang titik-titik rawan dalam pengelolaan dana BOS. Kepala sekolah perlu sadar bahwa setiap rupiah yang digunakan meninggalkan jejak. Jika dana digunakan tidak sesuai peruntukannya, konsekuensinya bisa sampai ke ranah pidana, bukan hanya administratif,” ujar Ronald.

Ia juga menambahkan bahwa Kejaksaan membuka ruang konsultasi dan pendampingan informal bagi para kepala sekolah yang masih ragu atau belum sepenuhnya memahami aspek hukum dalam pengelolaan dana BOS. “Kalau ada keraguan, jangan segan datang ke Kejaksaan. Kami siap membantu memberikan klarifikasi atau pendapat hukum sebelum keputusan diambil. Lebih baik mencegah daripada mengobati,” tandas Ronald.