Usulan penetapan kebutuhan, jelas Lambertus, dibuka sejak 7 hingga 20 Agustus 2025 sebagaimana tertuang dalam Surat Menteri PANRB Nomor B/3832/M.SM.01.00/2025 yang ditandatangani Menteri PANRB Rini Widyantini, merujuk pada Keputusan Menteri PANRB Nomor 15 Tahun 2025 dan Nomor 16 Tahun 2025.
Kabar baik ini pun disambut gembira oleh Rio Purnomo salah satu tenaga pengajar di SDI Dimpong, Kecamatan Rahong Utara, Kabupaten Manggarai.
“Kami bekerja dengan penuh dedikasi meski berstatus honorer. Kepastian status PPPK akan memberikan kesejahteraan dan memacu semangat kami untuk meningkatkan mutu pendidikan,” ujarnya.
Rio berharap pemerintah daerah terus serius mengawal proses ini agar tidak ada tenaga honorer yang dirugikan.
Rekonsiliasi data ini menjadi bagian dari reformasi birokrasi Pemkab Manggarai yang berorientasi pada transparansi, akuntabilitas, dan peningkatan kualitas pelayanan publik.
Dengan pengangkatan PPPK paruh waktu yang tepat sasaran, diharapkan tenaga honorer mendapatkan kesejahteraan yang layak dan mampu meningkatkan kinerja dalam melayani masyarakat.
Langkah cepat dan sistematis ini menegaskan komitmen Pemkab Manggarai untuk menjawab tantangan administrasi yang selama ini menjadi hambatan bagi tenaga honorer. Proses rekonsiliasi yang ketat dan menyeluruh menjadi pondasi bagi pengusulan PPPK yang transparan, akuntabel, dan berkeadilan.
Ikuti infopertama.com di Google Berita dan WhatsApp Chanel
