Jakarta, infopertama.com – Ketua Koordinator Sekretariat Bersama Prabowo-Jokowi, G. Gisel, menyatakan wacana penundaan pemilu maupun presiden dapat menjabat tiga periode bertentangan dengan konstitusi. Meski demikian, dia punya cara agar Jokowi bisa melanjutkan kerja Kabinet Indonesia maju yaitu memasangkan mantan Gubernur DKI Jakarta itu dengan Prabowo Subianto pada Pilpres 2024.
Lanjutkan Kerja
“Sudah sepatutnya melanjutkan kerja-kerja yang sudah ia lakukan. Caranya dengan mengusung pasangan Prabowo-Jokowi untuk ramai-ramai kita pilih pada pilpres 14 Februari 2024 nanti.” Kata Gisel melalui keterangan persnya, Minggu, 17 April 2022.
Menurutnya, itu adalah langkah taktis, stategis, dan keputusan besar yang Presiden Jokowi ambil untuk mengonsolidasikan kekuatan. Dan, stabilitas politik nasional, baik di dalam pemerintahan maupun di parlemen.
Presiden Jokowi pekan lalu menegaskan tiga hal melalui pernyataannya yang siarkan pada akun Youtube Sekretariat Presiden. Ketiga hal tersebut yaitu Jokowi meminta tidak ada spekulasi terkait penundaan pemilu, perpanjangan jabatan, serta jabatan tiga periode.
Pernyataan tersebut Jokowi sampaikan saat memimpin rapat soal Pemilu dan Pilkada Serentak 2024. Hadir dalam rapat itu antara lain Menko Polhukam Mahfud Md, Menko PMK Muhadjir Effendy, Menko Perekonomian Airlangga Hartarto. Menko Kemaritiman dan Investasi Luhut Pandjaitan, Mendagri Tito Karnavian, Menkum HAM Yasonna Laoly. Lalu, Menpan RB Tjahjo Kumolo, Mensesneg Pratikno, dan Seskab Pramono Anung.
Deklarasi Dukungan pada 15 Januari 2022
Gisel mengatakan Sekber Prabowo-Jokowi mendeklarasikan dukungan pada 15 Januari 2022. Dukungan tersebut diberikan kepada Menteri Pertahanan Prabowo Subianto dan Presiden Joko Widodo untuk mencalonkan diri menjadi pasangan presiden dan wakil presiden pada Pemilihan Presiden (pilpres) 14 Februari 2024.
Dia menambahkan sekretariat tersebut bermaksud menggalang dukungan masyarakat, seperti tokoh-tokoh agama setempat, ketua adat daerah setempat, himpunan mahasiswa, asosiasi pengusaha, organisasi masyarakat dan komponen bangsa lainnya.
“Sekretariat dibuat di beberapa wilayah untuk mengumpulkan orang-orang yang setuju dan ingin agar pembangunan kabinet Indonesia Maju dapat berkelanjutan dengan tanpa melanggar konstitusi,” tuturnya.
