Meskipun prosesnya diatur secara konstitusional, pertimbangan yang mendahului pencalonan tentu tidak dapat dipisahkan dari realitas politik. Prabowo harus memperhitungkan hubungan antarpartai, dukungan parlemen, stabilitas kabinet, dan konfigurasi kekuasaan menjelang Pemilu 2029. Akan tetapi, terdapat satu pertimbangan yang mungkin lebih mendasar, yakni siapa yang dapat dipercaya untuk menjaga kesinambungan kepemimpinan politiknya dalam jangka panjang. Bahkan apabila Prabowo kembali mencalonkan diri pada 2029, persoalan mengenai penerus tetap relevan karena seorang Presiden tidak mungkin mempertahankan kekuasaan selamanya.
Pengalaman Soeharto dapat menjadi pelajaran penting. Selama puluhan tahun, Soeharto membangun sistem kekuasaan yang sangat bergantung kepada dirinya. Namun, ketika ia mengundurkan diri pada Mei 1998, B.J. Habibie yang menggantikannya justru menjalankan berbagai kebijakan yang mengubah tatanan politik Orde Baru. Peristiwa itu memperlihatkan bahwa kesetiaan seorang Wakil Presiden kepada Presiden tidak otomatis berarti kesinambungan kebijakan atau kepentingan politik setelah kekuasaan berpindah tangan. Seorang Presiden dapat memilih pendampingnya, tetapi tidak dapat menjamin bahwa penggantinya kelak akan mengambil setiap keputusan sesuai kehendaknya.
Prabowo mengenal sejarah kekuasaan Soeharto dari jarak yang sangat dekat. Karena itu, pemilihan Wakil Presiden baru dapat dibaca bukan hanya sebagai persoalan mencari orang kepercayaan, melainkan juga sebagai kesempatan mempertimbangkan sosok yang mampu menjalankan kekuasaan secara mandiri. Dua kepentingan tersebut tidak selalu sejalan. Figur yang sangat bergantung kepada Presiden mungkin memberikan kenyamanan dalam hubungan kerja sehari-hari, tetapi ketergantungan yang sama dapat menjadi persoalan ketika figur tersebut harus berdiri sendiri.
Ikuti infopertama.com di Google Berita dan WhatsApp Chanel
