Terkait keberhasilan Pemerintah Kabupaten Manggarai mempertahankan opini WTP untuk kedelapan kalinya, Bupati Herybertus menegaskan bahwa capaian tersebut harus menjadi motivasi untuk terus menjaga integritas dan kualitas tata kelola keuangan daerah.
“Predikat WTP bukan tujuan akhir, tetapi menjadi tanggung jawab moral bagi pemerintah daerah untuk terus meningkatkan kualitas pengelolaan keuangan yang transparan, akuntabel, dan berpihak pada kepentingan masyarakat,” katanya.
Ia juga menegaskan komitmen pemerintah daerah untuk segera menindaklanjuti seluruh rekomendasi yang diberikan BPK melalui penyusunan rencana aksi yang terukur dan tepat waktu.
Lebih lanjut, Herybertus mengakui bahwa tantangan pengelolaan keuangan daerah ke depan semakin dinamis dan kompleks, terutama di tengah kondisi fiskal daerah yang terbatas.
Namun demikian, keterbatasan fiskal tidak boleh mengorbankan aspek akuntabilitas keuangan, transparansi anggaran, efektivitas pengawasan, serta kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan yang menjadi fondasi utama tata kelola keuangan daerah.
Meski menghadapi berbagai keterbatasan, pemerintah daerah tetap dituntut menjalankan program-program prioritas yang berdampak langsung pada kesejahteraan masyarakat.
Karena itu, ia berharap sinergi dan komunikasi konstruktif antara pemerintah daerah dan BPK RI Perwakilan NTT dapat terus diperkuat demi mewujudkan tata kelola pemerintahan yang bersih, baik, dan akuntabel.
“Mengakhiri sambutan ini, sekali lagi kami menyampaikan terima kasih kepada BPK RI Perwakilan Provinsi Nusa Tenggara Timur. Semoga kerja sama dan sinergi ini membawa dampak nyata bagi kesejahteraan masyarakat di daerah kami masing-masing,” tutupnya.
Ikuti infopertama.com di Google Berita dan WhatsApp Chanel
