Istri Perangkat Desa di Blora Minta Potong Dana BLT BBM, Gubernur Ganjar Turun Tangan

Blora, infopertama.com – istri perangkat desa di kabupaten Blora, Jawa Tengah meminta uang sumbangan kepada penerima dana BLT kompensasi kenaikan Bahan Bakar Minyak (BBM).

Kasus pemotongan dana BLT BBM terjadi di Dukuh Nglego, Desa Sumberejo, Kecamatan Randublatung, Kabupaten Blora. Pemotongan sebesar Rp20.000 per keluarga penerima manfaat dengan dalih untuk iuran itu diduga dilakukan oleh istri perangkat desa setempat.

Kabar pemotongan dana ini pun langsung mendapat respon dari pihak kepolisian dan bupati Blora.

Sementara itu, Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo menyebut pihak-pihak yang melakukan pemotongan dana bantuan langsung tunai untuk masyarakat kurang mampu merupakan pengkhianat negara.

“Tidak boleh ada yang mengganggu pelaksanaan dana kompensasi BBM. Maka mereka yang bermain hal kotor di sini, itu pengkhianat negara. Itu berkhianat kepada negara,” tegas Ganjar saat memberikan arahan secara daring kepada camat, kepala desa, serta aparatur sipil negara. Dan, jajaran Forum Komunikasi Pimpinan Daerah se-Kabupaten Blora, Rabu.

Bupati Blora Arif Rohman menginisiasi pengarahan ini setelah ada kejadian istri perangkat desa di daerahnya meminta uang sumbangan dari penerima bantuan kompensasi kenaikan harga bahan bakar minyak (BBM).

Menurut Ganjar, kenaikan harga BBM itu sudah melalui pertimbangan matang seiring kenaikan harga minyak dunia. Sehingga, pemerintah pusat melakukan penyesuaian dengan cara memangkas subsidi BBM yang saat ini sudah mencapai Rp502 triliun untuk kemudian alokasikan ke sektor lain.

“Ini sudah melalui pertimbangan matang. Penyesuaian mesti dilakukan, bukan menaikkan, tapi mengurangi subsidi,” ujarnya.

Mengenai kasus pemotongan BLT di Kabupaten Blora, Ganjar mengapresiasi gerak cepat dari kepolisian yang langsung memeriksa istri perangkat desa. Dan, bupati juga mengumpulkan camat, kades, dan forkopimda.

“Saya mengingatkan kepada mereka, nggak boleh, apa pun nggak boleh (memotong bantuan) dan kita minta ini peringatan terakhir. Kalau nggak besok diproses, pasti diproses,” katanya.

Ia juga meminta selama pembagian kompensasi BBM dan BLT ini sekaligus sebagai verifikasi dan validasi data. Sebab masih ada laporan bahwa ada masyarakat kategori mampu bahkan nama seorang kepala desa masuk daftar penerima bantuan.

“Kami minta awasi ini sekaligus verifikasi dan validasi data sehingga data terakhir yang itu yang nanti kita gunakan. Saya sudah minta agar hasil verifikasi dikirim ke Mensos dan saya akan ikut pantau. Satu juga ingatkan lagi tidak boleh memotong seluruh bantuan yang ada,” ujarnya.