Investasi Kotor Ancaman Serius Masa Depan Petani di NTT

Imanuel tampani, seorang petani sekaligus aktifis rakyat dalam konferensi pers yang ia sampaikan di WALHI NTT membenarkan situasi ini. Kondisi akses petani ke wilayah kelola pertanian khususnya di daratan timor saat ini sangat terbatas.

Ada ketimpangan distribusi tanah bagi petani oleh pemerintah. Menurut Imanuel pemerintah melakukan ini tidak secara adil. Masih banyak petani di daratan Timor yang belum memiliki lahan pertanian yang cukup untuk keberlanjutan hidupnya. Selain itu, ada kearifan lokal yang hilang di petani. Perhitungan secara lokal khususnya hasil pertanian yang peruntukannya bagi kebutuhan pangan dan ekonomi petani mulai hilang. Artinya tidak saja distribusi tanah yang timpang terjadi, namun akses pengetahuan bagi petani sangat terbatas. Selain itu, hilangnya bibit lokal sebagai akibat dari masuknya bibit baru juga berdampak pada ketahanan hasil produksi pertanian.

Memaksa petani meninggalkan pola lokal yang ramah lingkungan dan beralih pada kepentingan pasar atau kepentingan kapitalis yang rakus lahan serta berpotensi merusak lingkungan.

Kondisi tersebut menguatkan temuan WALHI NTT terkait dengan sasaran pembangunan yang tidak pro pada kepentingan petani.

Pertama, Membatasi akses petani ke wilayah kelola akibat privatisasi dan alih fungsi lahan yang tidak berbasis pada kajian keberlanjutan lingkungan. Perampasan lahan untuk kepentingan investasi serta proyek infrastruktur seringkali terjadi di NTT. Salah satunya PSN Bendungan Lambo, lahan produktif warga dijadikan sebagai lokasi pembangunan bendungan. Tawaran perpindahan lokasi ke lokasi yang secara ekologis tidak terlalu berdampak pada masyarakat ditolak oleh pemerintah.